Porostimur.com, Dobo — Pelayanan haji dan umrah di Kepulauan Aru perlahan mulai diarahkan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru kini menyiapkan lahan yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Kantor Kementerian Haji dan Umrah di daerah tersebut.
Langkah itu dimulai bukan dengan pembangunan gedung, melainkan dengan memastikan terlebih dahulu satu hal yang paling mendasar: kepastian lahan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggandeng Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemetaan dan pengukuran terhadap aset daerah yang diproyeksikan untuk dihibahkan.
Petugas ukur Kantor Pertanahan turun langsung ke lokasi setelah menerima undangan resmi dari BPKAD. Pengukuran dilakukan melalui pemetaan kadastral sekaligus pemecahan bidang tanah aset milik pemerintah daerah.
Tahapan tersebut menjadi penting karena lahan yang akan dihibahkan harus memiliki batas, luas dan status administrasi yang jelas.
Dengan pengukuran dan pemetaan yang akurat, pemerintah daerah dapat memastikan bidang tanah yang nantinya diserahkan untuk pembangunan kantor tersebut memiliki dasar administrasi dan legalitas pertanahan yang kuat.
