Porostimur.com, Ambon — Pemerintah Kota Ambon secara terbuka mengakui belum mampu menyelesaikan seluruh kewajiban belanja daerah hingga berakhirnya tahun anggaran 2025. Kondisi tersebut dipicu oleh tidak tercapainya sejumlah target penerimaan daerah yang sebelumnya diharapkan dapat terealisasi pada penghujung tahun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon Jopie Selano, mengatakan keterlambatan dan kekurangan realisasi pendapatan berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah, khususnya dalam memenuhi berbagai kewajiban pembayaran pemerintah kota.
“Sejumlah penerimaan yang kami harapkan masuk sampai akhir tahun ternyata tidak terealisasi sesuai perencanaan. Hal ini berpengaruh besar terhadap kemampuan pemerintah kota dalam memenuhi seluruh belanja,” ujar Selano kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (29/12/2025).
Dana PPPK dan Bagi Hasil Pajak Tak Capai Target
Selano menjelaskan, salah satu sumber penerimaan yang tidak terealisasi sesuai harapan adalah dana rembes gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp17,9 miliar. Dana tersebut sebelumnya direncanakan untuk menggantikan penggunaan kas daerah yang telah dipakai membayar gaji PPPK yang baru diangkat.
Selain itu, penerimaan bagi hasil pajak pusat, khususnya Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, juga jauh dari target. Dari estimasi sebesar Rp24 miliar, realisasi yang diterima hingga akhir tahun hanya sekitar Rp12,9 miliar atau separuh dari target.
