Pemprov Malut Ugal-ugalan Revisi RTRW, ini Respon BEM Unkhair Ternate

oleh -42 views

Porostimur.com, Ternate – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate menyoroti revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara yang terkesan dilakukan secara ugal-ugalan.

Mereka menuding RTRW tersebut syarat campur tangan investasi berbasis lahan, serta abai terhadap pelibatan partisipasi publik.  

Presiden Mahasiswa Unkhair Ternate Junaidi Ibrahim, mengatakan, sejak tahun 2019, Pemerintah Maluku Utara sudah memulai melakukan revisi RTRW. Namun dokumen yang nantinya menjadi dasar serta peta jalan pembangunan ini, justru diselenggarakan secara terselubung sehingga tenggelam dari sorotan publik, termasuk dalam mengakses draft dokumennya.  

“Tentu mengabaikan prinsip partisipasi publik seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi dan kabupaten serta kota,” beber Junaidi dalam pres rilisnya, Selasa (5/12/2023). 

Menurutnya, sikap Pemerintah Maluku Utara terhadap perumusan kebijakan publik ini persis sama dengan apa yang kerap dilakukan serta ditunjukkan pemerintah pusat yang setiap kebijakan yang dilahirkan, selalu tidak terlepas tindakan ugal-ugalan yang berujung pada derita rakyat.  

“Padahal hilir dari seluruh rangkaian kebijakan itu,  akan berimplikasi langsung terhadap kehidupan warga termasuk ruang hidupnya,” paparnya. 

Junaidi bilang, kawasan daratan Maluku Utara sudah sangat sesak dengan izin-izin dari berbagai sektor usaha yang berbasis lahan termasuk industri tambang. Ratusan izin yang datang itu, karena pemerintah paling doyan mengobral izin. 

Sementara yang tercatat sudah sekitar 2,6 juta hektar lahan dikuasai korporasi.   

“Sangat miris. Kalau luas kawasan daratan hanya 3,2 juta hektar tapi sudah sebegitu luas dikoptasi industri berbasis lahan. Maka dengan itu revisi RTRW yang direbut tanpa partisipasi publik sangat mengindikasikan kalau adanya akrobat dari pemerintah serta dugaan meloloskan pesan kepentingan tambang,” jelasnya. 

Baca Juga  Real Count KPU 37% DPR RI Dapil Maluku: NasDem Hampir Pasti Terhempas dari Senayan

Sebenarnya,  ini persoalan serius yang mestinya di respon cepat oleh Pemprov dan DPRD, karena sialnya di tanggal 19 Desember mendatang RTRW-nya akan disahkan.

“Saya kira harus di pertimbangkan karena sudah keluar dari kaida tatacara penyusunan. Oleh karena itu dalam jangka waktu dekat Pemprov dan DPRD Provinsi Maluku Utara segerakan membuka partisipasi aktif dan terbuka untuk kalangan masyarakat, Organisasi pemuda, Praktisi, Akademisi, serta mahasiswa untuk bahas secara bersama,” tegas Junaidi. 

Sesuai warning yang kami sampaikan ini, bila tidak dilakukan secepatnya, maka kita menagi melalui kampanye media dan kami pastikan ada gelombang besar dari kalangan mahasiswa dan masyarakat. (Mansyur Armain) 

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.