Peneliti LIPI: Berkali-kali Jokowi Kunjungi Papua Tapi Tak Selesaikan Masalah

oleh -61 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Papua pada periode keduanya sebagai presiden.

Tapi pengamat LIPI menyebut kunjungan ini akan sia-sia belaka jika tak menyentuh persoalan kekerasan maupun pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

Tim Peneliti Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, mengatakan kunjungan kerja pertama Presiden Jokowi ke Papua ingin memperlihatkan bahwa Papua tetap menjadi prioritasnya.

Cara yang sama dilakukan ketika Jokowi memasukkan dua orang Papua dalam kabinet; Wempi Wetimpo dan Bahlil Lahadalia.

“Kelihatan supaya kita tahu presiden concern-nya memajukan Papua. Kunjungan ke Papua juga terkait proyek pembangunan yang dirintis periode lalu,” ujar Adriana kepada BBC.

Namun demikian, kata Adriana, berkali-kali Presiden Jokowi mengunjungi Papua belum juga menyentuh persoalan utama; kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara, segala persoalan tersebut tidak akan selesai hanya dengan pembangunan infrastruktur yang digencarkan presiden.

Sudah semestinya, menurut Adriana, Jokowi mengubah cara pendekatannya dengan mengutamakan pembangunan manusia ketimbang fisik.

Baca Juga  Bahas Peningkatan Layanan Haji, Kanwil Kemenag Malut Gelar kegiatan Jamarah

“Infrastruktur penting, tapi kan harus ditanya mengurus manusianya bagaimana? Kunjungan berkali-kali pun, tapi tidak menyentuh masalah-masalah ini, terutama pengungsi, trauma, kesehatan anak dan ibu di pengungsian. Jadi terlalu banyak masalah dan tidak disentuh langsung,” paparnya.

Dalam pengamatannya pula, mayoritas infrastruktur yang dibangun Jokowi di Papua kebanyakan dinikmati orang pendatang, bukan orang asli Papua yang banyak tinggal di pegunungan.

“Dengan infrastruktur niatnya mendekatkan akses pendidikan tapi tetap tidak terpenuhi. Jadi orang Papua di pedalaman, tidak mendapatkan akses pelayanan yang sama.”

‘Jangan sampai kunjungan ini sia-sia’

Pada periode pertama memimpin, Presiden Jokowi setidaknya tercatat sembilan kali menginjakkan kaki ke Tanah Papua dengan beragam agenda.

Mulai dari penyerahan sertifikat tanah, penyerahan Kartu Indonesia Sehat dan Pintar, mengecek sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan trans Papua, hingga mengunjungi pasar tradisional mama Papua.

Tapi bagi Tokoh Papua, Theo Hasegem, berbagai kunjungan Jokowi itu tak menyelesaikan satupun masalah di Papua yang terkait dengan konflik maupun pelanggaran hak asasi manusia.

Baca Juga  Saniri Negeri Noloth kerap mangkir sidang di PTUN Ambon

Padahal saat baru dilantik pada periode pertama, ia berjanji menuntaskan kasus penembakan di Paniai.

“Dan sampai sekarang kan masih janji yang disampaikan presiden,” ucap Theo sebagaimana dilansir dari BBC News Indonesia.

Menurut Theo, kedatangan Jokowi untuk meresmikan proyek pembangunan adalah hal yang biasa dan sudah menjadi kewajiban pemerintah.

Sehingga, kata dia, orang Papua tak terlalu antusias dengan segala peresmian jalan maupun jembatan itu.

Justru yang menjadi pertanyaan masyarakat Papua, jika konflik terus terjadi dan orang Papua menjadi korban siapa yang akan menikmati proyek infrastruktur pemerintah?

“Kalau banyak pembangunan, orang Papua makin banyak korban, siapa yang mau menikmati?”

Meskipun begitu, ia masih menaruh harapan kepada Presiden Jokowi untuk membuka diri dan menyelesaikan masalah kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.

Baca Juga  Ayah Tiri di Bekasi Lempar Bayi ke Tembok karena Tidur Terganggu

Ia mencontohkan kasus tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua yang memicu gelombang protes dan kerusuhan di beberapa wilayah.

“Kalau Presiden ke Wamena, coba dilihat ke peristiwa sebelumnya. Kan pemicunya itu karena mahasiswa dikata-katai rasis.”

“Kami sangat berharap kepada beliau, janji-janji yang disampaikan terpenuhi tahun ini, semisal akses jurnalis asing ke Papua dan mengijinkan pemantau HAM PBB ke Papua.”

“Supaya jangan di negara ini dianggap baik, tapi selalu dapat sorotan internasional,” imbuhnya.

“Jangan sampai kunjungan ini sia-sia.”

Tapi lagi-lagi, Tenaga Ahli Utama dari Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, berdalih penyelesaian kasus pelanggaran HAM bukan perkara muda. Ia pun menjamin Presiden Jokowi tetap memegang janjinya.

“Jangan dianggap penyelesaian kasus hukum dan HAM di Papua seperti membalikkan telapak tangan.”

“Jadi penyelesaian tidak segampang yang kita bayangkan. Presiden memiliki perhatian dan harapan yang tinggi untuk menyelesaikan itu,” katanya. (red/rtl/bbc/tw)