Azwar mengatakan, setelah data proyeksi itu selesai pemerintah akan mulai mengajukan dua pilihan bagi mereka, yaitu melanjutkan kerja sebagai ASN sampai batas waktu pensiun atau langsung memutuskan untuk pensiun dini.
“Kita akan kasih pilihan yang akan melanjutkan berkarir di ASN berapa, mereka yang akan membuat pilihan tidak di ASN ada berapa, dan kita juga sedang menghitung berapa biaya nya yang akan kita sampaikan ke Kementerian Keuangan,” jelas Azwar.
Menurut Azwar, seluruh pilihan itu harus diajukan kepada mereka karena fokus pemerintah untuk ke depannya adalah merampingkan organisasi di pemerintahan pusat dan daerah. Sebab, di beberapa tempat, jumlah ASN saat ini terbilang terlalu besar.
“Karena kemarin kita lihat ada kota yang jumlah penduduknya di atas 3 juta itu SKPD (satuan kerja perangkat daerah)-nya cuma 35, tapi ada kota yang hanya 500 ribu SKPD-nya 46. Nah, ini lagi kita tata supaya ada efisiensi dan kita optimalkan kinerja birokrasi yang berdampak di daerah,” tutur dia.
Azwar mengaku, proses pemetaan ini tidak akan mudah dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun, pelaksanaannya juga harus tetap dilakukan apalagi pemerintah sudah mulai melakukan perampingan untuk jabatan fungsional, seperti eselon 3 dan eselon 4.
