Ia menekankan, jurnalisme yang mengedepankan nilai-nilai HAM akan memperkuat ruang publik yang sehat dan berimbang, sekaligus mendorong kebijakan pembangunan yang inklusif.
Dorong Jurnalisme Solutif dan Berbasis Data
Mugiyanto juga menyoroti pentingnya pergeseran pola pemberitaan dari sensasional menuju jurnalisme solutif yang berbasis data, konteks, dan pendekatan hak.
Menurutnya, jurnalisme semacam ini mampu membangun kesadaran publik sekaligus mendorong penyelesaian persoalan secara konstruktif.
“Pers telah banyak membantu menerjemahkan kebijakan HAM ke dalam bahasa publik. Ke depan, kami ingin memperkuat dialog intensif antara pemerintah dan media agar isu-isu HAM dapat dipahami secara utuh dan proporsional,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Kementerian HAM menempatkan pers sebagai mitra strategis, bukan sekadar mitra publikasi.
Seminar ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya akademisi Universitas Muhammadiyah Riau Satria Utama Batubara serta Ahli Hukum Dewan Pers Hendrayana, yang membahas peran media dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum.
JMSI Tegaskan Komitmen Pers Kawal Indonesia Emas
Ketua Umum JMSI Teguh Santosa dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa seminar tersebut menjadi ruang refleksi bagi insan pers untuk meneguhkan perannya dalam mengawal arah pembangunan nasional.
