Pertemuan Implementasi SPPT-PKKTP yang Menjamin Akses Peradilan bagi Perempuan

oleh -68 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Pertemuan dalam rangka memperkuat Implementasi SPPT-PKKTP yang menjamin akses peradilan bagi perempuan korban kekerasan melalui pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2019 yang bertempat di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku Jl Pattimura No 1. Kec Sirimau Kota Ambon Prov Maluku.

Turut Hadir dalam kegiatan antara lain; Kepala dinas Pemberdayaan perempuan dan anak Prov Maluku, Ir. Margaretha Samson, Hakim Tinggi Mahkama Agung RI Ibu Dr Nirwana, Ketua Lider Damaris Penai, OPD Lingkup Provinsi Maluku, Perwakilan kejaksaan tinggi Maluku, KBO Reskrim Polres Pulau Ambon, Ketua yayasan jesirah maluku, Kelompok kerja perempuan dan anak, Perwakilan Pengadilan Tinggi Agama Maluku, Perwakilan Dinas Kesehatan prov Maluku.

Dalam Sambutan Ketua umum Tim Leader , Damaris Penai mengatakan Program ini adalah program inisiatif bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia terhadap pelayanan penting dan program pemerintah dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2015 sampai dengan 2019 dan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan dan program pemerintah yang mendasar terhadap perempuan dan layanan berhadapan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan,” katanya.

Baca Juga  Luar Biasa, Pilpres di Negara Ini Berpotensi Diikuti 63 Calon Presiden

Dirinya menjelaskan Kebutuhan pemilihan tersebut menyangkut aspek keadilan formal dan substantif sehingga dibutuhkan kerja antara para pihak dalam mendukung korban untuk pulih dan situasi yang mendasari dan mengembangkan konsep Sistem Peradilan Pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Program ini bertujuan untuk mengadakan sosialisasi perma Nomor 3 tahun 2017 di wilayah kerja SPPT-PKKTP salah satunya adalah di Provinsi Maluku sehingga kami berharap lewat sosialisasi perma nomor 3 tahun 2017 akan menghasilkan strategi pertama dalam optimalisasi penegakan dan perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum,” jelasnya.

Selanjutnya dalam Sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak Prov Maluku sekaligus membuka kegiatan dimaksud menjelaskan Perlindungan kepada setiap manusia dalam undang-undang dasar 1945 dan telah dijabarkan dalam berbagai bidang antara lain undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak asasi perempuan di dalamnya dan sudah banyak aturan yang telah dikeluarkan dengan tujuan untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan baik-baik internasional maupun nasional.

Baca Juga  Ups, 5 Kata Bahasa Indonesia Ini Bermakna 'Vulgar' di Bahasa Malaysia!

“Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan diratifikasi dengan undang-undang nomor 7 tahun 1980 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang lainnya dalam rangka perlindungan perempuan,” jelasnya.

Menurutnya, Perlindungan dan pemenuhan serta pemberdayaan dan emansipasi sebagai pusat dari peradilan untuk itu Sistem Peradilan Pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan SPPT – PKKTP hadir sebagai salah satu upaya merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia agar memiliki perspektif gender.

Dirinya menambahkan Tentang pedoman mengadili perkara perempuan merupakan momentum untuk mendorong implementasi SPPT khusus dari lembaga peradilan seperti kita ketahui bahwa hak atas Keadilan adalah bagian dari upaya mendorong lahirnya sistem peradilan yang ramah terhadap perempuan. (ebot)