Porostimur.com | Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap program hilirisasi nikel nasional.
Ia menilai bahwa manfaat dari seluruh rantai nilai program hilirisasi nikel yang berjalan sekarang tidak adil dan hanya menguntungkan pihak investor asing.
Padahal janjinya, kata Mulyanto, Pemerintah akan memaksimalkan pendapatan negara dari kerjasama hilirisasi nikel ini.
“Berdasarkan hitung-hitungan ekonom Faisal Basri dari seluruh rantai nilai proyek hilirisasi nikel ini, Indonesia hanya mendapat keuntungan maksimal 10 persen. Sementara sisanya 90 persen dinikmati oleh investor asing,” kata Mulyanto dalam keterangannya yang diterima Porostimur.com, Sabtu (31/7/2021).
Ia menuturkan dalam jangka pendek belum terasa manisnya program hilirisasi nikel bagi masyarakat. “Yang terasa masih pahitnya saja.,” ujarnya.
Ia mencontohkan masyarakat tidak bisa menikmati harga nikel internasional yang tinggi, serta datangnya TKA yang ditengarai adalah para pekerja kasar dengan visa turis bukan visa pekerja. Belum lagi pencemaran lingkungan dari pembuangan limbah proses pengolahan.
Padahal, dalam amanat konstitusi jelas disebutkan bahwa negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan kekayaan alamnya untuk kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia.
