PorosTimur.com, Ambon – Polemik pembangunan di kawasan Sungai Waitomu, tepat di depan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XV/Pattimura, Kota Ambon, mendapat perhatian Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku. Organisasi kepemudaan itu mendesak Kodam XV/Pattimura, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang transparan dan sesuai ketentuan hukum.
KNPI menilai, perbedaan pandangan mengenai perizinan, kewenangan, dan dampak teknis pembangunan di kawasan sungai tidak boleh berkembang menjadi polemik berkepanjangan, apalagi memicu gesekan antarlembaga.
Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Opini dan Media Sosial DPD KNPI Maluku Muhammad Fahrul Kaisuku, mengatakan penyelesaian persoalan Waitomu harus mengedepankan koordinasi, keterbukaan informasi, serta kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepada PorosTimur.com, Rabu (28/10/2026), Kaisuku menegaskan bahwa komunikasi antarlembaga menjadi kunci untuk menjernihkan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Jangan sampai perbedaan pandangan mengenai pembangunan justru berkembang menjadi gesekan di ruang publik. Yang dibutuhkan saat ini adalah komunikasi dan koordinasi antarlembaga agar persoalan ini dapat diselesaikan secara proporsional, tanpa mengabaikan aturan maupun kepentingan masyarakat,” tegasnya.
