Oleh: Andang Subaharianto, Rektor UNTAG Banyuwangi
MENDEKATI Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, beberapa hari terakhir ada dua arus politik yang menarik perhatian. Saya menyebut arus pertama “politik bansos (bantuan sosial)” dan arus kedua “politik akal sehat”.
Politik bansos merujuk pada kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan dana bansos dengan nilai fantastis menjelang Pilpres 2024, yakni Rp 496 triliun.
Dikabarkan sejumlah media, jumlah dana bansos yang hendak digelontorkan itu lebih tinggi dibanding masa pandemi Covid-19 tahun 2021 (Rp 468,2 triliun) dan 2022 (Rp 460,6 triliun).
Saya menyebutnya politik bansos, karena beberapa hal. Pertama, konteks waktu. Bansos diberikan kepada rakyat yang menjadi kelompok sasaran bertepatan dengan waktu menjelang Pilpres 2024.
Tak ada yang salah dengan bansos. Apalagi bila alasan-alasan pemberian bansos masuk akal, misalnya melindungi ketahanan ekonomi rakyat kecil dari dampak pandemi.
Namun, tak masuk akal bila dilihat dari subjektif penerima. Bila penerima ditanya, mereka pasti sangat membutuhkan bansos dan senang dengan pemberian bansos yang diperpanjang waktunya.
Namun, pemberian bansos yang bersamaan dengan pilpres sulit menghindar dari tafsir politis atas pemberian tersebut. Konteks waktu menentukan pemaknaan. Bak bahasa, kapan kata-kata dituturkan berpengaruh terhadap makna.
