Oleh: Radhar Tribaskoro, Penulis dan pengamat politik.
Presiden yang kuat memiliki legitimasi politik, kapasitas kepemimpinan, keberanian mengambil keputusan, dan arah kebijakan yang jelas. Ia mampu menggerakkan birokrasi, menyatukan kementerian, membangun koalisi, dan membawa negara melewati berbagai tantangan. Namun seluruh kewenangan itu dijalankan dalam koridor konstitusi, bukan di atasnya.
Sebaliknya, presiden yang dominan mulai menyerap terlalu banyak ruang politik ke dalam dirinya. Parlemen kehilangan daya kontrol, partai politik lebih mengejar akses kekuasaan daripada memperjuangkan gagasan, aparat hukum kehilangan independensi, media semakin dipengaruhi oligarki, sementara masyarakat sipil dan oposisi dipersempit ruang geraknya. Demokrasi tetap berjalan secara formal, tetapi mekanisme pengawasannya melemah.
Pembedaan ini penting karena Indonesia bukan negara kecil. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 280 juta penduduk dan ratusan kelompok etnis, Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu menjaga arah pembangunan di tengah kompleksitas yang tinggi. Negara sebesar ini tidak dapat dipimpin oleh pemerintahan yang lemah dan gamang mengambil keputusan.
