Atas nama stabilitas dan keamanan nasional, partai dijinakkan, pers dikontrol, kampus diawasi, dan buruh dilemahkan. Dengan trauma 1965, negara menempatkan dirinya sebagai benteng terhadap komunisme dan ekstremisme. Represi memperoleh bahasa teknokratis. Koersi tampil sebagai syarat pertumbuhan ekonomi. Alatnya: Undang-Undang Subversi.
Lalu Reformasi 1998 datang dan mematahkan sebagian besar bangunan otoritarianisme Orde Baru. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Indonesia berhasil membuktikan bahwa demokrasi tidak sama dengan kekacauan. Kritik tidak sama dengan subversi. Pembangunan juga tidak memerlukan represi.
Pemandangan ini terlihat pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahannya tidak sempurna. Banyak orang menilai ia terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga terkesan lamban.
Tetapi Presiden SBY berhasil membongkar pilihan palsu warisan Orde Baru. Ia membuktikan bahwa Indonesia tidak runtuh karena pers bebas. Ekonomi tidak terganggu karena presiden dikritik. Stabilitas tidak lenyap karena oposisi hidup.
Justru dalam demokrasi yang ramai itu, ekonomi menanjak. Stabilitas terjaga secara dinamis. Kelas menengah bertumbuh pesat. Indonesia memperoleh posisi moral sebagai demokrasi besar yang sehat dan dinamis di antara negara-negara Muslim dan di Asia.
