Oleh: Made Supriatma, Peneliti dan jurnalis lepas. Saat ini bekerja sebagai visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore
Semalam saya mengikuti pertandingan bulutangkis memperebutkan piala Thomas. Adrenalin saya naik, tentu saja. Negeri Tiongkok menurunkan tim kelas duanya. Saya tidak tahu mengapa.
Ada yang berteori bahwa Tiongkok sebenarnya menyerahkan piala itu ke Indonesia supaya kepentingan bisnisnya lancar. Saya kira itu prasangka buruk. Saya lebih yakin bahwa Tiongkok menyimpan pemain-pemain kelas satunya untuk kejuaran yang lebih besar dan lebih penting. Saya tidak tahu. Saya bukan pakar perbulutangkisan.
Nah, ada yang menarik diakhir kejuaraan ini. Pemenangnya bukan negara, tetapi lembaga swasta yang berasal dari Indonesia. Bendera Indonesia tidak dikibarkan. Yang berkibar adalah bendera PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia).
Memang ada kata Indonesia disana. Tapi bukan negara Indonesia. PBSI tidak identik dengan NKRI. PBSI adalah lembaga swasta.
Tapi bukankah PBSI menerima dana APBN? Iya. Tapi tidak dengan serta merta menjadikannya sebagai lembaga negara. PBSI menerima bantuan untuk “pembinaan bulutangkis” dari Kemenpora. Itu dana alokasi dana Kemenpora. Di dalam APBN, ada pso dana untuk Kemenpora dan kementrian ini mengalokasikan dananya, salah satunya ke PBSI.
