Porostimur.com, Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi di tanah air yang tergabung dalam Forum Rektor Kawasan Perbatasan (Fopertas) menghadiri kegiatan fokus group discussion (FGD) Rumusan Peta Jalan (roadmap) Implementasi Inpres No. 4 tahun 2022 dan Perpres No. 118 Tahun 2022, di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta.
Rektor Universitas Pattimura M. j. Saptenno, selaku tuan rumah saat membuka dengan resmi FGD mengharapkan, BNPP membantu mengarahkan kementerian dan lembaga mitra dalam upaya penyelesaian kebijakan lahirnya universitas di wilayah perbatasan, trasmigrasi dan tertinggal.
Permintaan dukungan Sapteno kepada BNPP, adalah dalam rangka menfasilitasi dan mengkoordinasikan bersama kementerian/lembaga mitra dalam percepatan penerbitan regulasi PSDKU menjadi universitas.
Rektor berharap, dua wilayah di Maluku, yakni Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang memiliki PSDKU dengan Unpatti dapat segera dibangun universitas dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat.
“Diharapkan PSDKU menjadi Universitas agar dapat meningkatkan IPM (indek pembangunan manusia) di Kawasan Perbatasan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin, pada kesempatan tersebut, memaparkan arah kebijakan BNPP berdasarkan visi misi presiden.
‘Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di Kkawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” paparnya
Rahawarin juga menjelaskan tugas fungsi BNPP, dan kegiatan detail pembangunan dan capaian pembangunan Tahun 2022 serta rencana pembangunan Tahun 2023 di lokasi prioritas (Lokpri) perbatasan Provinsi Maluku.
Rahawarin juga meminta agar forum rektor perbatasan memiliki perhatian dan karya di kawasan perbatasan, serta melibatkan para rektor perguruan tinggi yang berada di kawasan perbatasan.
“Melalui forum rektor perbatasan, diharapkan terjalinnya skema komunikasi akademis serta sosial budaya berbagai aktor perbatasan, tersusunya strategi pendampingan pengembangan kawasan perbatasan secara tematik oleh masing-masing universitas dan tersusunnya strategi komunikasi dan kerjasama diplomasi sekunder antara aktor perbatasan negara Indonesia dengan aktor perbatasan negara tetangga,” harap Rahawarin.
Untuk diketahui, anggota anggota forum rektor perbatasan terdiri dari, Universitas Gadjah Mada (Koordinator); Universitas Padjajaran; Universitas Airlangga; Universitas Brawijaya; Universitas Mulawarman; Universitas Tanjung Pura; Universitas Diponegoro; Universitas Sriwijaya; Universitas Negeri Padang; Institut Pertanian Bogor; Institut Teknologi Bandung; dan Institut Tekonologi 10 November Surabaya.
Rencananya akanada penambahan anggota yang terdiri dari, Universitas Pattimur Ambon; Universitas Sultan Khairun Ternate; Universitas Cendrawasih Jayapura; Universitas Sam Ratulangi Manado; Universitas Borneo Tarakan; Universitas Maritim Raja Alihaji Tanjung Pinang; Universitas Riau Pekanbaru; Universitas Sumatera Utara Medan; Universitas Syahkuala Banda Aceh; dan Universitas Nusa Cendana Kupang.
Acara FGD dihadiri nasumber dari Tenaga Ahli Deputi II Kantor Staf Presiden RI, Direktur Kelembagaan Kemenristek DIKTI, dengan peserta dari BNPP, Kantor Staf Presiden, DIKTI, Pemda Kabupaten Kepulauan Aru, Pemda Kabupaten MBD, serta para dekan fakultaslingkup Universitas Patimura. (Keket)
