Dengan kata lain, segala daya upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi sejatinya harus pula berbanding lurus dengan konsistensi dan sustainabilitas peningkatan kualitas keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Inilah konsep mendasar yang disebut Soekarno sebagai sosio-demokrasi yang menurutnya sosio-demokrasi tidak ingin mengabdi kepada kepentingan sesuatu gundukan kecil saja, tetapi kepentingan masyarakat secara umum. Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. (Soekarno, 1932).
Kini, meskipun di tengah geliat demokrasi, ekonomi, politik dan pemerintahan yang menguji daya tahan dan emosi kebangsaan kita, masih terdapat banyak pemikiran-pemikiran “klasik” para pendiri bangsa yang memiliki kejernihan serta ketajaman dalam membaca masa depan ekonomi nasional secara mandiri.
Sesungguhnya ini adalah warisan otentik yang bisa kita jadikan landasan moral kebangsaan dalam mentransformasikan spirit kejuangan untuk modal membangun di kemudian hari.
Dengan modal itu pula, kita hendak membangun bangsa ini sebagaimana tertuang dalam cita konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dirgahayu Republik Indonesia. (*)
