Porostimur.com, Tidore – Persoalan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Oba Bersatu (AMOB) Kota Tidore Kepulauan dinilai hanya berada di awal dan akhir.
Pasalnya skema itu hanya berada di DPRD Kota Tidore Kepulauan, Wali Kota Tidore Kepuluan Capt. H. Ali Ibrahim, DPR RI, serta Presiden Republik Indonesia.
“Proses tersebut dibuat, seolah-olah DOB tidak berjalan, karena ada di tengah. Itu kan tidak ada masalah,” ucap Anggota Provinsi Maluku Utara, Ishak Naser saat dikofirmasi usai reses pada, Minggu (18/9/2022).
Sebagaimana dalam mekanisme dan aturan, harus ada syarat administrasi, kewilayahan, dan politik. Hal tersebut, berawal dari masyarakat yang berada di daerah pemekaran.
Misalkan, dari Kaiyasa sampai Nuku perlu membuat satu forum musyawarah untuk menyepakati bahwa mereka menginginkan wilayahnya menjadi DOB. Dasar tersebut diajukan berdasarkan seluruh data-data, seperti syarat kewilayahan, jumlah penduduk, luas wilayah darat maupun laut untuk disampaikan ke pemerintah.
Dari situ kata Ishak, pemerintah akan membuat kajian teknis, kemudian disampaikan ke DPRD, apakah mereka setuju atau tidak.Kalaupun setuju, baru naik satu tingkat ke Provinsi Maluku Utara.
