Rusuh Papua Berlanjut, Massa Baker Pasar Fak

oleh -31 views
Link Banner

[carousel_slide id=’12211′]

porostimur.com | Fak Fak: Rusuh kembali membara di Papua Barat saat Manokwari dan Sorong sudah mereda. Pasar Fakfak dibakar massa  dalam rentetan kemarahan warga yang dipicu isu rasial ditambah hoax itu.

“Tadi pagi sekitar pukul 11.00 WIT ada pergerakan massa di Fakfak. Ada pembakaran pasar dan obyek vital tetapi insyaallah bisa dikendalikan TNI-Polri dan Forpimda. Untuk apa membakar toh merugikan semua pihak,” kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri Rabu (21/8/2019).

Polri, yang tidak dibekali peluru tajam, masih kata Iqbal, masih bersikap persuasif. Saat ini di Papua Barat sudah ada 12 SSK (sekitar 1.200 orang) Brimob dari Sulsel, Sultra, Maluku, NTB, dan dari Kaltim yang disebar disejumlah wilayah.

Link Banner

“Masyarakat, katakanlah, tidak paham benar apa yang terjadi. Secara umum Papua Barat sudah aman dan kita kendalikan. Sekali lagi kita komunikasi dan persuasif. Boleh beraksi tetapi jangan merusak,” imbuhnya.

Baca Juga  Ketua KPK Sebut Korupsi Sektor Swasta Punya Korelasi dengan Kepala Daerah dan Pilkada

Seperti diberitakan rusuh dipicu saat aparat dan ormas meneriakan sejumlah kata “kebun binatang” saat mereka menangkap mahasiswa asal bumi Cendrawasih di Surabaya pada Jumat (16/8/2019).

Mereka ditangkap dengan dugaan perusakan bendera dan penangkapan itu diwarnai gas air mata. Para mahasiswa mengaku tak tahu menahu atas rusaknya bendera itu dan memang tak ditemukan bukti yang menyatakan mahasiswa merusak bendera.

Akhirnya mereka dilepaskan pada 17 Agustus tengah malam. Namun hinaan itu telah memicu protes masyarakat Papua.

Situasi panas di Papua terus berkembang ke arah yang sudah jauh daripada upaya permintaan maaf. Penegakan hukum atau resolusi konflik yang mengedepankan bingkai NKRI.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio mengimbau agar pemberitaan Papua jangan dibuat masif, kedepankan proses pemulihan keamanan.

Baca Juga  In Memoriam Arief Budiman: Islam dan Berhala Kapitalisme

Terkait himbauan KPI, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana menyambut baik, dan meminta media untuk berhati-hati dalam memberitakan kasus Pupua.

“Semua media harus menahan diri, keutuhan bangsa lebih utama. Sebelum menulis atau menayangkan di televisi, fikirkan dampak buruknya,” kata Yadi.

Yadi Hendriana
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana

Yadi menilai pemberitaan yang masif justru akan menambah eskalasi konflik jadi berlarut-larut dan penyelesaian konflik akan semakin sulit.

“Untuk menyelesaikan kasus Papua, kami juga berharap pemerintah dan aparat keamanan bisa menyelesaikan akar persoalan yang sebenarnya, ungkapnya. (red/pojoksatu/CNN/kcm)