Porostimur.com, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, ST, kembali menyuarakan kritik konstruktif terkait kesiapan pemerintah menghadapi bencana, khususnya di wilayah Maluku. Suara tegas itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang digelar Kamis (20/11/2025).
Saadiah membuka intervensinya dengan memberikan apresiasi terhadap capaian Kementerian PU. Ia mencatat realisasi penyerapan Anggaran Tanggap Darurat tahun 2025 yang telah mencapai 74,4 persen, sebuah capaian yang dinilainya menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons berbagai kejadian bencana di Indonesia.
Namun, perhatian Saadiah tertuju pada rencana strategis Kementerian untuk membuka call center khusus tanggap bencana, yang sebelumnya disampaikan Menteri PU. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan tiga pilar utama penanganan darurat: kesiapan infrastruktur, komando terpadu, serta pelayanan publik yang manusiawi dan berkelanjutan.
“Ini sangat penting, karena Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana. Kita butuh sistem yang cepat dan manusiawi,” tegas Saadiah.
Masalah Serius di Maluku: Longsor, Banjir, dan Minimnya Peralatan
Dalam rapat tersebut, Saadiah kemudian menarik perhatian peserta pada kondisi di daerah pemilihannya, Maluku, yang saban tahun menghadapi persoalan klasik ketika musim penghujan tiba. Longsor dan banjir menjadi ancaman tahunan yang berdampak pada mobilitas warga hingga kerusakan infrastruktur.
