Porostimur.com, Ambon – Memasuki tahun 2025, perhatian publik tertuju pada upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan pemerintahan sebelumnya, Presiden Prabowo membawa visi besar untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Namun, perjalanan menuju kedaulatan pangan tidak lepas dari berbagai tantangan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Saadiah Uluputty, dalam refleksinya menyoroti berbagai aspek yang menjadi keunggulan dan hambatan kebijakan pangan di era Presiden Prabowo, serta membandingkannya dengan pendekatan pemerintahan sebelumnya.
“Pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya menitikberatkan pembangunan infrastruktur besar-besaran sebagai penggerak ekonomi. Namun, kebijakan ini berdampak pada alih fungsi lahan yang signifikan, terutama lahan pertanian produktif. Sementara itu, Presiden Prabowo mengambil langkah berbeda dengan memprioritaskan kedaulatan pangan melalui penguatan sektor pertanian dan perlindungan petani lokal,” ujar Saadiah, Selasa (31/12/2024).
Plus minus kebijakan di era Presiden Prabowo
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sejumlah program unggulan telah diluncurkan untuk mendukung kedaulatan pangan. Program revitalisasi lahan pertanian menjadi salah satu kebijakan utama, di mana pemerintah mengupayakan pengembalian fungsi lahan kritis menjadi area produktif. Selain itu, subsidi pupuk dan benih diberikan dengan mekanisme yang lebih terintegrasi untuk memastikan efektivitasnya.
