Sahrul Takim Minta Bupati Kepulauan Sula Segera Tangani Pungli di Dinas Pendidikan

oleh -103 views
Link Banner

@porostimur.com | Sanana: Akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula, Sahrul Takim, meminta Bupati Kepulauan Sula, Hemdrata Thes agar segera menangani dugaan praktek pungli di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Uatara, yang menjadi keresahan masyarakat belakangan ini.

Menurut Sahrul, maraknya pemberitaan media terkait adanya pemotongan biaya program pelayanan administrasi perkantoran di 174 lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) yang tidak ada kejelsan, perlu disikapi dengan segera oleh bupati.

Sebab pemotongan tersebut, konon sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir, yakni terhitung tahun 2017 lalu.

“Manakala didiamkan saja, kaka praktek ini akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena tidak ada penyelesaian oleh pimpinan diknas maupun pimpinan daerah”, kata Sahrul di Sanana, Minggu (30/06).

Link Banner

Mantan Ketua HMI Cabamg Santana ini memgatakan, biaya pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam sektor pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan lembaga pendidikan.

Baca Juga  Jagoan Bulu Tangkis Indonesia Guncang Rangking Dunia BWF Junior

Melihat persoalan ini, dirinya merasa miris apabila pembiayaan pendidikan tidak dialokasikan dengan baik.

“Sebab dengan adanya praktek pungli, sudah tentu segala bentuk layanan pendidikan dan program-program pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan menghasilkan mutu pendidikan yang ditergetkan”, papar Sahrul.

Menurutnya, pungli adalah sebuah tindakan kejahatan yang tidak boleh dipandang biasa-biasa saja oleh semua elemen. Sebab kasus seperti ini adalah kejahatan sumberdaya manusia (SDM) di kepulauan Sula yang mengancam masa depan generasi.

[wp_ad_camp_1]

“Saya minta kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sula untuk memanggil Kadis Pendidikan dan mengevaluasi problem tersebut karena menurut saya kasus seperti ini sudah terjadi hampir 10 tahun terakhir tetapi dianggap biasa saja”. ujar Sahrul Takim.

Baca Juga  Dua Orang Korban KLM Garuda Jaya Ditemukan Selamat

Sahrul juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera menaruh perhatian terhadap pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan dalam semua item utamanya masalah penyunatan dana rutin yang seharusnya di terima berjumlah Rp. 3.300.000 kini hampir setengah anggaran itu dipotong tanpa alasan jelas.

“Setidaknya langkah cepat dari penegak hukum agar diknas tidak menjadi lahan tumbuh suburnya praktek korupsi”. pungkasnya. (raka)