Salmin Minta Pansus Tunjukkan Data Invalid di LKPJ Tahun 2020 Gubernur Malut

oleh -333 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara, Salmin Janidi mengatakan, pihaknya membutuhkan data terkait pernyataan Sekretaris Pansus LKPJ DPRD Malut, Erwin Umar, yang menyatakan bahwa data Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) gubernur tahun 2020 banyak yang tidak valid.

“Iya jadi kita butuh data invalidnya dari dinas mana saja, agar dikalrifikasi oleh dinas ke Bappeda, sebab Bappeda dalam penyusunan LKPJ bersandar pada Permen 18, di mana tolak ukurnya adalah kinerja perangkat daerah,” ujarnya melalui pesan whatsapp, Senin (19/5/2021).

Salmin bilang, dalam ketentuan Permen 18 tentang pedoman penyusunannya jika ada permasalahan dalam menyajikan data maka DPRD merekomendasikan agar diperbaiki.

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, Sekretaris Pansus LKPJ DPRD Malut, Erwin Umar, mempersoalkan adanya kejanggalan pada dokumen LKPJ gubernur Tahun 2020. Salah satunya terdapat pada anggaran Dinas Kesehatan Malut dan RSUD Chasan Boesorie.

dokumen anggaran yang diajukan Dinkes Malut dan RSUD CB berbeda dengan yang tertera pada dokumen LKPJ Gubernur 2020.

Baca Juga  Dicampakkan Istri Sendiri Demi Lelaki Kaya Raya, Su Bandi Berlinang Air Mata Bersama 3 Putrinya yang Masih Kecil

“Berdasarkan data yang kita dapatkan dari Dinkes maupun RSUD, kemudian kita kroscek itu tidak sesuai dengan yang ada di dokumen LKPJ,” ungkapnya.

Erwin bilang, dalam dokumem realisasi anggaran yang disampaikan RSUD CB misalkan, terdapat realisasi anggaran 30 miliar. Namun pada LKPJ terdapat 60 miliar sekian. Tentu terdapat selisih data yang cukup signifikan.

Sama halnya dengan RSUD, Dinkes Malut juga demikian. Laporan realisasi anggaran 100 miliar sekian, namun pada LKPJ hanya mencapai angka 90 miliar.

“Jadi ada selisih sekitar 16 miliar untuk Dinkes ini,” ujarnya.

Pihaknya, lanjut politisi Perindo ini, sudah memanggil pihak Bappeda Malut selaku tim penyusun anggaran untuk mempertanyakan perbedaan data tersebut.

Baca Juga  Barack Obama Berbagi Daftar Film Favorit Sepanjang 2020

“Penjelasan dari Bappeda bahwa mereka menerima data dari dinas seperti itu. Makanya kita harus dudukan bersama antara Bappeda dan dinas, agar hal ini jelas,” terangnya.

Menurutnya, masalah seperti ini bukan baru kali pertama, namun dari tahun ke tahun selalu terjadi hal yang sama. Sementara penjelasan dari Bappeda bahwa terkadang dinas yang tidak kooperatif menyampaikan data ke Bappeda, sehingga terjadi perbedaan data.

Ketidaksesuaian dokumen yang disampaikan dinas dengan yang tertera di dokumen LKPJ ini membuat para wakil rakyat itu geram. Pansus mengancam akan menolak dokumen LKPJ itu jika tidak segera diperbaiki.

“Pansus akan menolak LKPJ Gubernur tahun 2020 ini jika sampai dokumen tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” tegas Erwin menutup. (red)