Pada poin berikutnya, fraksi mengapresiasi penjelasan pemerintah mengenai transformasi digital dalam penerimaan pajak daerah serta pemetaan potensi pajak baru. Namun fraksi menegaskan bahwa proses ini tidak boleh berhenti pada tataran seremonial, melainkan harus menghasilkan PAD yang terukur dan signifikan.
Fraksi juga menerima penjelasan terkait penyertaan modal pada Bank Maluku dan Maluku Utara senilai Rp1,5 miliar, dengan total investasi Rp4,5 miliar. Meski demikian, fraksi menegaskan pentingnya kajian manfaat ekonomi jangka panjang dan evaluasi berkala terhadap kinerja bank daerah.
Perlindungan Lingkungan, Wilayah Adat, dan Persetujuan RAPBD
Terkait perlindungan lingkungan dan masyarakat adat, fraksi mencatat bahwa isu ini masih menjadi perhatian pemerintah dalam RAPBD 2026. Fraksi meminta penajaman kebijakan dengan indikator lebih jelas, terutama pengawasan tambang, pengurangan dampak sosial, serta perlindungan wilayah adat.
Fraksi juga meminta perhatian serius pemerintah daerah terhadap masalah gagal panen budidaya rumput laut di Desa Fayaul yang memasuki tahun kedua.
“Kami meminta pemerintah daerah menguji kualitas air, jangan sampai terindikasi pencemaran limbah tambang,” tegas Ramadhan.
Dengan mempertimbangkan penjelasan pemerintah daerah, dinamika fiskal nasional, kondisi ekonomi daerah, serta komitmen menindaklanjuti rekomendasi fraksi, FDARI menyatakan menyetujui RAPBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
