Porostimur.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai rencana Indonesia mengirim pasukan TNI ke Gaza, Palestina, sebagai langkah berbahaya yang perlu ditinjau ulang. Rencana tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konsekuensi politik dan hukum internasional bagi Indonesia.
“Rencana pemerintah mengirimkan 8.000 personel TNI ke Gaza di bawah payung Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) adalah pertaruhan berbahaya. Saat banyak negara menolak, Indonesia malah mendukung lewat pengiriman pasukan ke sana. Ini janggal dan harus ditinjau ulang,” kata Usman dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (17/2/2026).
Dinilai Berisiko Legitimasi Pendudukan
Menurut Usman, meskipun pemerintah mengklaim pengiriman pasukan sebagai misi perdamaian, keikutsertaan Indonesia dalam skema Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang disebut berada di bawah kepemimpinan Donald Trump justru berisiko memberi legitimasi pada pendudukan Israel di Palestina.
Ia menilai keterlibatan Indonesia dalam mekanisme tersebut dapat melemahkan posisi diplomasi Indonesia di forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Indonesia sulit membela hak Palestina di PBB jika beroperasi dalam mekanisme BoP yang melemahkan PBB dan memperkuat dominasi AS dan Israel atas Palestina. Indonesia malah menyimpangi amanat UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia,” ujarnya.
