Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, BPKP memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Salah satunya meminta Bupati Halmahera Timur menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektur Daerah, dan Kepala BP4D untuk segera menyempurnakan dokumen perencanaan sesuai hasil evaluasi.
Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan tim BPKP.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut menjadi referensi penting dalam menyempurnakan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
DPRD Perkuat Fungsi Pengawasan
Ketua Komisi III DPRD Halmahera Timur, Ashadi Tajuddin, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif sekaligus konsultasi terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia berharap hasil konsultasi bersama BPKP dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan BPKP Perwakilan Maluku Utara diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menghasilkan perencanaan anggaran yang efektif untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
