Padahal kegiatan seperti ini sangat membutuhkan Pembicara dari pemerintah daerah sebagai lembaga penting untuk bicarakan pengembangan seni dan budaya di kabupaten Kepulauan Sula.
“Kami menilai dari ketidakhadiran Bupati, sekda dan kadis pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menghargai Undangan dan kegiatan yang dilakukan,” ujar Syahrul Takim.
“Jika dilihat pengembangan budaya adalah sektor penting dalam menunjang visi bupati kepulauan Sula. Namun dari aspek akademis kegiatan seperti ini tidak di anggap penting maka sudah pasti program Kedepan tidak berkualitas,” sambungnya.
Ia menuturkan, walau Hendrata mengutus perwakilan menyampaikan materi tetapi tidak seperti kehadiran bupati sendiri, karena mereka bukan pengambil kebijakan dan hanya mampu menginterpretasikan visi misi bupati.
“Seharusnya kebiasaan buruk ini jangan lagi terulang, apalagi kegiatan akademis yang dilaksanakan di kampus. Jangan sampai mahasiswa Demonstrasi di jalanan lalu kalian menuduh di tunggangi atau malah di justice hanya bisa kritik, kenapa tidak sediakan ruang untuk diskusi, sekarang sudah di buka ruang untuk diskusi lebih formal yakni Melalui Seminar Budaya tetapi malah tidak menghadiri, sungguh ini adalah perilaku buruk dalam pelayanan publik,” pungkasnya. (if/raka)
