Porostimur.com, Tidore – Sekolah Paralegal Maluku Utara resmi ditutup pada Minggu (15/2/2026) di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan. Penutupan dilakukan langsung oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Trisno Raharjo didampingi Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara, Dr Soleman Saidi.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah dalam memperkuat kapasitas masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia. Program ini dirancang untuk melahirkan kader-kader paralegal yang mampu memberikan pendampingan hukum, edukasi, serta meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
Fokus Advokasi Hukum dan Isu Pertambangan
Dalam sambutannya, Trisno Raharjo menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Sekolah Paralegal di Maluku Utara. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut didasarkan pada pemetaan wilayah oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.
Menurutnya, Maluku Utara dipilih karena memiliki dinamika persoalan pertambangan yang cukup kompleks. Berbagai isu seperti perizinan, dampak lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat terdampak menjadi perhatian utama dalam penguatan kapasitas advokasi hukum.
