Porostimur.com, Weda – Pulau Gebe kembali bergolak. Di tengah gegap gempita investasi tambang nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, suara warga pemilik kebun justru terdengar lirih namun penuh kemarahan. Puluhan ribu pohon produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka disebut belum dibayar oleh manajemen PT Karya Wijaya, perusahaan yang belakangan dikaitkan publik dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
Data yang dihimpun dari Lembaga Pengawasan Investasi dan Hutan Indonesia (LPIHI) menyebutkan sedikitnya 15 warga pemilik lahan di Kecamatan Pulau Gebe menuntut pertanggungjawaban penuh perusahaan. Mereka mengaku telah dijanjikan kompensasi sejak 22 Mei 2024, namun hingga memasuki 2026, realisasinya tak kunjung jelas.
Padahal, menurut warga, perusahaan sebelumnya menyepakati skema kerja sama strategis sebagai pengganti pembayaran tunai ganti rugi tanaman. Tiga poin yang dijanjikan yakni keagenan kapal di area tambang, prioritas Perusahaan Bongkar Muat (PBM), serta peluang menjadi supplier logistik kebutuhan perusahaan. Namun janji tinggal janji.
80 Ribu Pohon dan Lahan 150 Hektar yang Tergusur
Dari laporan warga, total tanaman produktif yang terdampak diperkirakan mencapai 80 ribu pohon. Jenisnya beragam: pala, kelapa, pinang, pisang, sagu, dan tanaman produktif lain yang selama ini menopang ekonomi keluarga.
