“Plt ini kewenangan dari Pemda dan sudah ada regulasi sebagaiman diaturan dalam UU Admnistrasi Pemerintahan Nomor :30 tahun 2014. Plt juga tidak bersifat permanen, tapi dia dimaksudkan untuk melakukan fungsi-fungsi pelayanan publik secara optimal,” katanya.
Muchsin menjelaskan, khusus untuk jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II, terdapat dua mekanisme yang disebut Job fit pesertanya sesama eselon II.
“Ada juga seleksi terbuka jadi teman-teman eselon III yang hendak naik ke eselon II menggunakan mekanisme seleksi terbuka,” pungkasnya.
Sebagai informasi, ada delapan jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Malra yang segera dilantik pasalnya masih diisi oleh Plh dan Plt diantaranya, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Badan Inspektorat, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan lainnya. (Mega)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
