Begitu pula dalam mengelola lawan politik. Oposisi, saat itu Prabowo, diajak masuk kabinet atas nama persatuan. Secara simbolik bangsa tampak rukun. Rekonsiliasi adalah kooptasi, dan demokrasi kehilangan salah satu unsur pentingnya: kekuatan oposisi untuk mengawasi kekuasaan. Puncak proyek semiotika Jokowi adalah Putusan MK No. 90/2023 — mahakarya yang memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden dengan mengubah batas usia minimal melalui MK. Dalam logika biasa, ini adalah nepotisme telanjang. Namun dalam logika semiotika Jokowi, ini adalah kemenangan yang dilegalkan. Pesannya kepada publik: “Kami tidak melanggar hukum, kami menggunakan hukum.”
Jokowi mempolitisasi adat budaya sebagai biro agen public-relations-nya. Tradisi masyarakat dimanipulasi untuk mengamplifikasi kepentingan politik partisan. Simbol menjadi politik itu sendiri. Beda dengan Prabowo yang keranjingan pidato, omon-omon, Jokowi memahami hukum dasar komunikasi politik manipulatif: jangan banyak bicara. Biarkan publik yang menyelesaikan kalimatmu. Buzzer sebagai corongmu.
Politik bekerja melalui asosiasi dan persepsi. Menginjak kepala kerbau adalah simbolik hasrat Jokowi ingin menaklukkan Partai Banteng. Sebagaimana Gibran mengelus-elus kucing, adalah simbolikuntuk menjinakkan Prabowo. Jika syahwat politik bapak-anak ini bisa terlaksana, sejarah pasti sedang bercanda.
