Seteru Airlangga-Bamsoet Telan Korban di Golkar Maluku

oleh -113 views
Link Banner

@porostimur.com | Ambon: Gesekan antara dua kubu di tubuh Partai Golkar kian memanas. Seteru kubu Ketua Umum Airlangga Hartarto dan kubu Bambang Soesetyo pun menjalar hingga ke Maluku.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media di Ambon hari ini, Rabu (10/7), DPD I Partai Golkar Maluku, menonaktifkan 10 Ketua DPD II, dari 11 DPD yang ada di Provinsi Maluku.

Kesepuluh Ketua DPD II yang dinonaktifkan tersebut adalah: DPD II Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan dan DPD II Kabupaten Maluku Barat Daya.

Alasan penonaktifan kesepuluh Ketua DPD II itu, menurut Ridwan Rahman Marasabessy, dikarenakan mereka dianggap gagal mengawal kemenangan partai berlambang beringin tersebut pada Pemilu Legislatif 17 April 2019 lalu, yang menyebabkan Partai Golkar kehilangan kursi dari Dapil Maluku di Senayan.

Link Banner

Selain menonaktifkan 10 Ketua DPD, Partai Golkar Maluku juga melaporkan tiga (3) orang kepala daerah ke DPP.

Baca Juga  DPR Desak Kepastian Kelanjutan Proyek Masela

Ketiga kepala daerah yang dilaporkan ke Mahkamah Partai melalui DPP adalah: Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Bupati Buru, Ramli Umasugi dan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Mukti Keliobas.

Mereka bertiga dilaporkan dengan tuduhan tidak bekerja secara maksimal untuk kemenangan partai.

Keputusan DPD I Golkar Maluku tersebut, langsung mendapat reaksi dari politisi senior Partai Golkar asal Maluku, Azis Samual.

Azis mengatakan, penonaktifan dan menunjukan Plt terhadap 10 ketua DPD II di Maluku tersebut, atas arahan Korbid Pemenangan DPP Partai Golkar Wilayah Timur, Melchias Markus Mekeng.

“Menurut info yang kami dapat, itu arahan dari saudara Melkias Mekeng untuk menonaktifkan,” ungkap politisi senior Partai Golkar, Azis Samual saat dihubungi sesaat lalu, Rabu (10/7).

Baca Juga  Rasisme dalam Bermusik, Grammy Awards Ubah Empat Kategori

Azis yang pernah menjadi Plt Ketua DPD Papua ini menjelaskan, tidak ada yang salah kalaupun Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo mencalokan diri. Sehingga, keputusan penonaktifan itu patut disayangkan.

“Itu kan cara yang tidak benar, melanggar AD/ART. Karena Bamsoet kan juga kader terbaik,” tukasnya.(red)