Porostimur.com, Ternate – Dugaan praktik korupsi berjamaah kembali mencoreng wajah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kali ini, sorotan tajam mengarah langsung ke Gubernur Sherly Tjoanda dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Hairil H. Hukum, yang diduga kuat mengatur proyek-proyek bernilai miliaran rupiah demi kepentingan keluarga inti sang gubernur.
Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) dalam siaran pers resmi yang diterima redaksi Porostimur.com, Senin malam(15/7/2025), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut dugaan mafia tender di lingkup Pemprov Malut.
Proyek Bernilai Fantastis Diduga Dimonopoli Keluarga Gubernur
Menurut Gubernur LIRA Malut Said Alkatiri, proyek-proyek strategis yang seharusnya dikelola secara transparan justru dikuasai oleh nama-nama yang terafiliasi langsung dengan keluarga Sherly Djoanda.
Beberapa proyek besar yang disebut di antaranya: Irigasi Aha dan Goal: Rp19 miliar; Bendungan Wayamli: Rp7,2 miliar; serta Peningkatan Jalan Kedi Galela dan Tolabit-Togoreba Tua: Rp72 miliar.
LIRA menyebut nama-nama seperti Jhony Laos, Thony Laos Fendi, dan Saldi sebagai “penikmat utama” proyek tersebut melalui perusahaan-perusahaan tertentu yang kerap memenangkan tender.
