Sikapi Protes Sejumlah Warga Terhadap Tahapan Pilkades, ini Kata DPRD Kepulauan Sula

oleh -347 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Warga Kepulauan Sula yang tidak menerima hasil screening calon kepala desa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kamis (15/4/2021)

Ratusan warga itu melakukan protes dan meminta agar tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kepsul 2021 ditunda, sebab menurut mereka, hasil screening calon kepala desa yang dikeluarkan oleh panitia Pilkades Kabupaten tidak sesuai regulasi dan bermuatan politik.

Burhanuddin Buamona, salah satu peserta aksi dari Desa Waitamela, dalam orasinya menyampaikan, aksi ini dilakukan karena di tanggal 12 malam kamarin, Panitia Pilkades Kabupaten Kepulauan Sula telah memutuskan nama-nama yang lolos sebagai calon kepala desa tidak sesuai dengan isyarat Undang-undang yang berlaku.

“Saya mau sampaikan, sesuai dengan Permendagri 112 pasal 25 menyampaikan bahwa, jika satu desa dua sampai lima orang, panitia desa mengkroscek berkasnya. Kalau berkasnya cukup, sesuai dengan syarat, maka itu diloloskan sebagai calon kepala desa.
Jika calon kepala desa kurang satu orang, maka dikasih peluang waktu 20 hari lagi pembukaan waktu pendaftaran untuk diperpanjang. Jika calon kepala desa, lebih dari lima orang, maka panitia melakukan tes tambahan yang di dalamnya ada tes tertulis dan wawancara,” jelas mantan Anggota DPRD Kepulauan Sula ini.

Link Banner

Burhanuddin yang juga politisi PKB ini pun meminta kepada DPRD untuk jeli melihat kondisi, sebab Ia menilai saat ini yang telah dilakukan oleh Hendarta Thes adalah bagaimana menghasilkan konflik antara masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula.

Baca Juga  Wakil Gubernur Buka Acara Webinar "Potensi Dan Pasar Ekspor Malut"

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Muhamad Natsir Sangadji merespon positif tuntutan yang dilakukan oleh masa aksi.

“Kami menghormati apa yang menjadi aspirasi bapak ibu sekalian. Oleh karena itu, kami dari Komisi I, apa yang menjadi materi orasi teman-teman sudah ada di rekomendasi anggota DPRD. Kami dari Komisi I dan Pimpinan DPRD, kami telah rapat memutuskan Pilkades Kabupaten Kepulauan Sula ditunda sementara waktu,” jelasnya.

Natsir bilang, pihaknya pun sudah melayangkan surat resmi ke pemerintah daerah.

“Rekomendasi resminya, tadi kami dari pihak risalah DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sudah menyampaikan surat resmi ke pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, tim screening, dan instansi terkait di Kabupaten Kepulauan Sula,” imbuhnya.

Baca Juga  Kodam XVI/Pattimura Gelar Karya Bakti Pemuda 2019

Terpisah, koordinator aksi, Rahmat Soamole menyampaikan, apresiasi kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

“Katong (kami) masa aksi menyampaikan bahwa keputusan yang diambil DPRD tadi sangat benar dan objektif. Dan apabila pemerintah daerah seng (tidak) mengindahkan, maka katong meminta kepada DPRD untuk sama-sama memboikot kantor bupati dengan masa yang lebih banyak,” terangnya.

Mewakili masa aksi, Rahmat pun mendesak kepada Bupati Kapulauan Sula agar melakukan penundaan, serta mengevaluasi kembali anggaran, dan mengevaluasi Cakades yang lulus dan tidak lulus screening secara objektif.

“Kami meminta kepada Bupati Kepsul agar menunda Pilkades untuk mengevaluasi regulasi, kemudian mengevaluasi kembali anggaran, dan mengevaluasi kembali Cakades yang lulus screening dan tidak lulus screening secara profesional dan objektif,” tutupnya. (am)