Kondisi Fiskal Daerah Jadi Pertimbangan Utama
Menurut Alhidayat, pemetaan ini menjadi sangat penting mengingat keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Maluku. Kondisi keuangan daerah yang belum kuat membuat pemerintah daerah tidak lagi mampu membiayai sendiri proyek-proyek infrastruktur berskala besar.
“Kondisi fiskal kita memang belum memungkinkan untuk menjalankan proyek-proyek besar secara mandiri. Karena itu, sinkronisasi yang erat dengan pemerintah pusat menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur di Maluku tetap berjalan,” ungkapnya.
Seluruh data yang telah disusun secara terstruktur tersebut, lanjut Alhidayat, akan disampaikan kepada Komisi V DPR RI serta Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sebagai bahan koordinasi dan tindak lanjut kebijakan.
Dorong Kepastian Jadwal dan Transparansi ke Publik
Melalui sinkronisasi data tersebut, DPRD Provinsi Maluku berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian terkait jadwal pelaksanaan serta besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk setiap proyek infrastruktur di Maluku.
“Dengan data yang jelas, kita bisa memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat. Masyarakat berhak tahu kapan proyek yang tertunda akan mulai dikerjakan dan berapa besar anggaran yang digunakan,” tegas Alhidayat.
Ia juga menyebutkan, meski saat ini terjadi pemangkasan anggaran di sejumlah sektor, pemerintah pusat telah menjamin bahwa beberapa proyek infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah strategis Maluku, tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal.
