Di sisi lain, SKAK mendesak DPRD Provinsi Maluku Utara menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara kritis sebelum memberikan persetujuan atas rencana pinjaman tersebut.
Reza meminta DPRD tidak menjadikan persetujuan pinjaman sebagai sekadar keputusan politik, tetapi meminta seluruh kajian dibuka kepada publik, menguji kemampuan pembayaran, menghitung DSCR dan total biaya pinjaman, melakukan cost-benefit analysis, serta membandingkan alternatif pembiayaan non-utang.
“DPRD harus memastikan tidak terjadi pengurangan ruang fiskal untuk pelayanan publik. Ingat, yang akan digunakan untuk menunaikan kewajiban adalah APBD yang di dalamnya bukan sekadar Rp1 triliun, tetapi juga beban bunga yang menyedot APBD,” pungkasnya.
(Tim)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
