Porostimur.com, Tidore – Dampak kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di berbagai daerah, ikut disikapi oleh DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep).
Ketua DPRD Tikep Ahmad Ishak mengatakan, pihak ikut menolak kebaikan harga BBM, namun sudah menjadi tugas pemerintah daerah dan DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk menjaga agar kenaikan BBM tidak mempengaruhi inflalasi di Kota Tidore Kepulauan.
“Maka dari itu, pemerintah pusat disarankan mengambil skema lain untuk menyelamatkan keuangan negara dalam menaikan harga BBM. Kalaupun tidak ada pilihan lain, kita harus kembali kepada kewenangan pemerintah pusat,” ungkapnya, Rabu (7/9/2022).
Selain menjaga akibat dari kenaikan BBM, kata Ahmad, DPRD dan pemerintah daerah perlu memastikan stok BBM di Kota Tidore Kepulauan terpenuhi sesuai kebutuhan.
“Jangan sampai BBM sudah naik dan ketersediaan BBM tidak ada, maka membawa pengaruh yang lebih besar,” kata Ahmad.
“Soal cukup tidak cukup terkait BBM bersubsidi ini, baik stok BBM solar, pertalite, dan petramax, sesuai laporan dari Disperindagkop dan UKM itu, berdasarakan hitungan pertamina cukup. Maka itu, insyah Allah besok tim dari pemerintah daerah dan stakholder ke Pertamina Tobelo, untuk membicarakan terkait kuota BBM di Tikep,” paparnya.
