Porostimur.com | Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menggelontorkan uang sampai Rp 90 miliar untuk influencer. ICW sendiri mengkritik bahwa pemerintahan Jokowi tak percaya diri sampai harus menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat.
Kekinian kritikan ICW itu mendapat tanggapan dari pihak Istana. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) misalnya menganggap tak ada yang salah dengan menyewa jasa influencer agar kebijakan pemerintah bisa lebih tersampaikan ke masyarakat.
“Saya kira bukan tidak percaya diri,” kata Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, Jumat (21/8). “Tapi karena influencer itu kan banyak pengikutnya di sosmed. Jangkauannya lebih luas.”
Donny sendiri menyoroti jasa influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah ke kalangan milenial yang sampai 40 persen. “Terutama di kalangan milenial, jadi program-program itu bisa dipahami,” jelas Donny, seperti dilansir dari Tempo, Senin (24/8).
Temuan mengejutkan ini pertama kali disampaikan oleh ICW yang meneliti sepanjang periode 2017-2020. Sebanyak Rp 90,45 miliar sudah digelontorkan untuk menyewa jasa influencer demi mempengaruhi opini publik terkait kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.
