Proses Hukum Masih Berjalan
KATAM menegaskan bahwa penegakan hukum harus menjadi prioritas utama. Selama proses hukum masih berjalan, pemerintah diminta tidak memberikan ruang administratif yang dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap aktivitas perusahaan.
Muhlis mengatakan, penahanan RKAB bukan bentuk penghakiman terhadap perusahaan, melainkan langkah kehati-hatian negara untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai hukum.
“Kalau proses hukum belum selesai, jangan beri ruang melalui RKAB. Negara harus hadir memastikan tidak ada praktik pertambangan ilegal yang dilegalkan secara administratif,” tegasnya.
Polemik PT Position sendiri tidak hanya terkait dugaan pelanggaran wilayah tambang, tetapi juga konflik lahan, potensi kerugian negara, hingga sorotan terhadap penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Desakan agar pemerintah pusat turun tangan kini semakin menguat seiring belum tuntasnya berbagai proses hukum yang berjalan. (red)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
