Namun, hasil pembahasan tersebut tidak hanya berhenti pada pertanggungjawaban penggunaan anggaran. DPRD menjadikannya sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas kerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Karena itu, Pemprov Maluku diminta memberikan perhatian lebih serius terhadap kinerja seluruh OPD maupun BUMD.
“Kami meminta perhatian Pemerintah Daerah, agar terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja OPD maupun BUMD,” tegas Benhur.
PAD Jadi Pekerjaan Rumah, BUMD dan OPD Diminta Lebih Produktif
Salah satu persoalan yang mendapat sorotan DPRD adalah kemampuan daerah meningkatkan PAD.
DPRD menilai Maluku perlu semakin serius menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Langkah tersebut penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam konteks tersebut, kinerja OPD dan BUMD menjadi penting.
OPD dituntut mampu mengelola potensi penerimaan sesuai tugas dan kewenangannya, sementara BUMD diharapkan tidak sekadar hadir sebagai badan usaha milik pemerintah daerah, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Bagi DPRD, peningkatan PAD bukan hanya soal mengejar angka penerimaan. Pemerintah juga perlu memastikan sumber-sumber pendapatan dikelola secara optimal, transparan, dan tidak membebani masyarakat.
