Ke-Malukuan yang dilukai, dalam tatanan masyarakat Maluku, ada satu nilai utama yang menjadi jantung dari segala relasi: ke-Malukuan. Rasa malu bukan hanya etika personal, tapi landasan moral kolektif: malu mengambil milik orang lain, malu merusak alam, malu mengkhianati warisan leluhur.
Pembangunan yang dilakukan tanpa menghormati tanah adat, tanpa berbicara pada tua-tua kampung, tanpa memikirkan dampaknya bagi generasi mendatang—itulah bentuk paling telanjang dari hilangnya kemalukuan. Tambang di Kei melukai tidak hanya tanah dan air, tapi juga rasa malu kolektif kita sebagai orang Maluku. Ini bukan hanya soal ekologi, ini soal harga diri.
Negara sering kali menyebut dirinya sebagai “pengatur pembangunan”. Tapi ketika pembangunan diterjemahkan menjadi izin eksploitasi skala besar tanpa mendengar suara komunitas, maka negara bukan sedang membangun, melainkan menghancurkan dari dalam. John Agnew menyoroti kesalahan besar dalam logika negara-bangsa yang memandang wilayah secara kaku, tanpa memahami dinamika hidup yang melampaui batas administratif.
Maluku sebagai wilayah kepulauan adalah sistem yang saling menopang. Merusak satu bagian, berarti menggoyang seluruh struktur. Logika pembangunan yang berlaku di Kei adalah contoh telanjang dari pembangunan eksploitatif: negara mengatur dari atas, investor masuk dari luar, lalu rakyat di bawah diminta “ikut berpartisipasi” dalam kerusakan yang mereka tolak sejak awal.
