Tak maksimal, deteksi dini narkoba oleh instansi pemerintah daerah

oleh -168 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Upaya preventif pencegahan, deteksi dini dan penanganan narkoba di kalangan masyarakat melalui pengecekan urin, tidak lagi dikelola oleh BNN RI.

Penyebab utamanya, anggaran Dipa untuk jenis kegiatan/program tersebut tidak lagi dikucurkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) kepada BNN RI, namun diserahkan langsung KemenPAN-RB RI kepada 34 instansi yang dinaunginya.

Berangkat dari kondisi ini, BNN Maluku pun menyerukan agar masing-masing instansi pemerintah daerah yang dinaungi KemenPAN-RB RI agar segera menyelenggarakan pemeriksaan urin secara teratur sesuai DIPA yang sudah dialokasikan kementerian dimaksud.

Hal ini dibenarkan Kepala BNNP Maluku, Brigjen Pol Drs Rusno Prihardito, saat behasil dikonfirmasi wartawan, di Ambon Selasa (3/4).

Link Banner

”Berdasarkan surat edaran Men Pan RB nomor 50 tahun 2017, bila dikaitkan dengan penanganan narkotika, di Maluku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BNNP Maluku masih terkendala anggaran, dalam upaya preventif penanganan dan pencegahan dini mengenai narkoba. Sekarang sudah dialihkan ke masing-masing dinas yang dinaungi Kemenpan, untuk mengelola anggaran tersebut yang mekanismenya harus berkoordinasi dengan BNN dalam mengatasi dan mencegah penggunaan narkoba, melalui tes urin dari Pegawai dinas terkait, pelajar, maupun masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga  Delegasi Indonesia Dikepung Isu Papua di Sidang Dewan HAM PBB

Di Maluku sendiri, akunya,  upaya preventif penanganan deteksi dini narkoba masih belum merata secara keseluruhan dilakukan oleh setiap dinas dalam lingkup pemerintahan Provinsi Maluku.

”Untuk tindakan preventif deteksi dini narkoba yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang ada di Maluku sendiri masih belum maksimal dan belum merata secara keseluruhan dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Padahal untuk anggaran untuk pengecagah narkoba, telah dikucurkan oleh MenPAN-RB RI kepada setiap 34 instansi yang ada di bawahnya. Namun untuk instansi pemerintah di Maluku sendiri belum berkoordinasi secara baik dengan BNNP Maluku untuk melakukan tes urin  kepada PNS, maupun honorer yang ada di instansi tersebut,” jelasnya.

Mengacu pada Surat Edaran MenPAN-RB RI Nomor 50 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba serta prekursor narkotika di lingkungan instansi Pemerintah, BNNP Maluku telah menyurati instansi-instansi Pemerintah yang ada di Maluku,namun tidak semua meresponi surat yang telah dilayangkan oleh BNNP Maluku.

Baca Juga  Ketika Cinta Bisa Kau Beli Dengan Murah di Teluk Ambon

”Maluku merupakan salah satu provinsi yang masuk sebagai daerah peredaran gelap narkoba yang telah menunjukkan pada angka yang sangat signifikan. Sehingga menindaklanjuti Surat Edaran MenPAN-RB RI Nomor 50 tahun 2017, BNNP Maluku akan menyasar semua instansi pemerintah maupun kalangan masyarakat. Dan bila kedapatan ada korban penyalahgunaan narkotika, pasti langsung diproses dan dijerat dengan pasal pidana bagi mereka yang tertanggkap tangan pada operasi penegakan hukum pemberantasan narkoba di Maluku,” tegasnya.

Khusus untuk penanganan narkotika di Maluku dalam tahun 2018 ini, jelasnya, masing-masing SKPD dalam jajaran pemerintahan Maluku sudah direkomendasikan oleh pihaknya untuk membentuk Satgas Anti Narkoba.

Dimana, mengawalinya lebih dahulu dilakukan assesment terhadap personil yang akan ditunjuk melalui koordinasi dengan BNNP Maluku.

Baca Juga  Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar Pantau Pos PAM Ketupat 2020

Sementara untuk menciptakan transparansi penanganan narkotika di Maluku, terangnya, tes urine sudah digelar pihaknya dengan melibatkan 60 orang Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga honorer dalam lingkupnya sendiri.

Selain itu, tambahnya, juga sudah dilakukan tes urine kepada 21 orang tenaga kuli tinta yang ada di Kota Ambon.

”Agar masing-masing SKPD lingkup Instansi Pemerintah Maluku harus melaksanakan terse urine secara rutin dan berkala, dimana beban penyiapan urine kit disediakan oleh masing-masing instansi sesuai Dipa yang telah dikucurkan oleh Menpan RB RI. Dalam pelaksanaan tes urine, BNNP Maluku menyiapkan tenaga ahli dan media, guna menunjang kegiatan tersebut,” pungkasnya. (febby sahupala)