Terkait Pembokaran Lapak PKL, Praktisi Hukum Kecam Kinerja Pemda Buru

oleh -82 views
Link Banner

Porostimur.com |Namlea: Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima(PKL) Kabupaten Buru, Ahmad Belasa, SH secara tegas mengecam kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buru, terkait rencana pembokaran Lapak PKL awal Januari 2020 ini.

Belasa yang juga Praktisi hukum di Bumi Bupo, mengatakan, secara pribadi dan secara umum dia sangat mendukung dan tidak menolak keinginan rencana peningkatan dan perbaikan pembangunan jalan yang berda di ruas lokasi Pasar Inpres Namlea.

“Akan tetapi, perlu Saya tegaskan bila rehabilitasi jalan tersebut catatan penting untuk Pemda setempat agar dapat menempatkan Lapak PKL pada temple yang layak, jangan sepihak tanpa ada koordinasi dengan pihak PKL” katanya.

Ditambahkan Belasa, rencana rehabilitasi jalan yang berada di lokasi pasar Inpres namlea itu Ibukota Kabupaten Buru, direcanakan diakhir bulan Pebruari 2020, sementara kini terlihat PKL masih melakukan aktivitasnya.

“Yang Beta sayangkan Kepala Satpol PP saudara Karim Wamnebo memberi ultimatum kepada PKL agar minggu depan sudah harus mengosongkan lokasi tersebut, tanpa Pemda menyediakan lokasi yang layak untuk PKL” ucap Belasa.

Baca Juga  Leonardo DiCaprio Masih Bingung Dengan Akhir Film Inception

Menurutnya, PKL siap mengosongkan lokasi tempat jualan dan siap mendukung program Pemerintah Daerah, asalkan Pemda menyediakan tempat yang layak untuk aktivitas PKL.

“Yang Beta sayangkan rehabilitasi jalan itu masih memakan waktu cukup lama, sementara Kepala Satpol PP mengintruksikan untuk awal Januari minggu pertama lokasi PKL ini sudah harus dikosongkan tanpa melakukan koordinasi dengan pihak PKL. Sudah begitu, Pemda tidak menyediakan tempat pengganti yang layak untuk PKL, ” kata Belasa.

Bahkan menurutnya sudah banyak PKL yang dikorban dan selama beraktivitas di pasar Inpres Namlea. Sudah enam kali PKL dipindahkan hingga ditempatkan di Pasar Baru yaitu pasar Kabupaten saat ini, namun kenyataan pihak pemerintah daerah sendiri tidak punya planning dan mengabaikan PKL.

Baca Juga  Katam Malut Apresiasi Langkah Luhut Tinjau Izin Pembuangan Limbah Tambang ke Laut

Belasa juga menjelaskan, iuran pajak selama ini dari kurang lebih 125 PKL yang melakukan aktivitas di pasar yang masuk di Kas daerah (Kasda) berjumlah ratusan juta rupiah, olehnya bila penggusuran terhadap PKL perlu ada solusi, jangan mengambil langkah tanpa ada solusi dengan pihak PKL.

Saya juga menduga, dengan pembongkaran Lapak PKL, ada terjadi praktek- praktek makelar untuk mendapat/ merebut lokasi yang baru sementara perebutan lokasi yang baru itu bukan profesi sebagai PKL, dengan demikian dihimbau dan masukan kepada Pak Kadis Disperindag untuk melihat hal ini, karena selama ini pembagian kios kepada PKL buka profesinya, bahkan setelah miliki kios tersebut akan melakukan transaksi jual beli dengan pihak PKL”, kata Belasa. (ima).