Oleh: Smith Alhadar, penasihat pada Institute for Democracy Education (IDe)
Perjalanan Indonesia ke depan semakin berat. Presiden Prabowo Subianto harus berbagi kuasa dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Kita tahu dalam institusi-institusi negara dan pemerintahan, berderet menteri dan kepala lembaga loyalis Jokowi yang lebih patuh pada mantan bos mereka ketimbang pada otoritas Prabowo.
Hal ini mengakibatkan kebijakan pembangunan Prabowo, seperti pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, akan seret. Bahkan, gelar the king of lip service yang dulu disematkan mahasiswa UI terhadap Jokowi akan berpindah ke Prabowo. Pasalnya, para loyalis Jokowi itu terlilit masalah hukum terkait korupsi. Sementara, terindikasi kuat Prabowo tak akan menyentuh mereka.
Terlebih, keluarga Jokowi mempraktekkan KKN. Putra-putri Jokwo (Gibran, Kaesang, Kahiyang Ayu) dan menantunya (Bobby Nasution) ditengarai terlibat kolusi, suap, gratifikasi, dan konsesi tambang. Sementara iparnya, Anwar Usman, merekayasa hukum untuk menjadikan Gibran Rakabuming calon wakil presiden. Dalam kasus ini, menurut laporan Tempo, Ibu Iriana Jokowi juga berperan penting.
Kendati Prabowo menyanjung Jokowi setinggi langit, sesungguhnya legasi Jokowi meracuni pemerintahannya. Masih banyak warisan buruk pemerintahan Jokowi — seperti, kasus KM 50, cawe-cawe dalam pilpres dan pilkada, proyek-proyek strategis nasional yang manipulatif, dan sejumlah Omnibus UU hasil kolusi dengan oligarki – akan terus membebani pemerintahan Prabowo.
