Ketimpangan Dana Bagi Hasil
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid juga menilai forum tersebut penting bagi perjuangan daerah. Ia menyebut daerah penghasil nikel masih mengalami ketimpangan dalam penerimaan DBH.
“Setiap tahun, pembayaran pajak smelter ke pemerintah pusat berkisar Rp200–300 triliun, namun provinsi hanya menerima Rp222 miliar, jauh di bawah porsi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,” ungkapnya.
Anwar mengatakan pihaknya tidak menuntut seluruh hak sebagaimana tertera dalam UU, namun meminta persentase kecil yang dianggap lebih adil.
“Kami tidak minta 16 persen. Kami hanya minta 1 persen saja dari Rp300 triliun itu. Kita bisa dapat Rp3 triliun per tahun,” tegasnya.
Tuntutan Dana Abadi Tambang
Selain DBH, forum juga akan menyuarakan pentingnya dana abadi bagi daerah penghasil tambang. Menurut DPRD Sulteng, dana tersebut dibutuhkan untuk penataan lingkungan serta pembangunan pasca tambang.
“Kami ingin menyuarakan perlunya gagasan dana abadi bagi daerah penghasil tambang agar anak cucu kita tetap memiliki masa depan bagi kemajuan daerah,” ujar Mohammad Arus Abdul Karim.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung berharap forum tersebut dapat mempercepat penyampaian aspirasi daerah.
“Dengan forum ini akan lebih mudah menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat,” katanya.
