Memberantas korupsi, dengan demikian, harus dimulai dengan membangun cara pandang yang tepat. Tidak ada tindakan korupsi yang dilakukan secara tidak sengaja dan tanpa kesadaran. Pejabat yang korup tidak pantas diteladani karena mengingkari sumpah jabatan untuk melayani masyarakat dengan jujur dan penuh integritas. Ini adalah keniscayaan.
Tidak ada pembenaran apapun untuk perilaku ini, termasuk argumen bahwa seorang pejabat sudah melakukan banyak hal untuk masyarakat sehingga perilaku korupsi harus dimaklumi dan dimaafkan. Melayani rakyat adalah tugas pemimpin. Ia dipilih, dipercaya, disumpah, dan dibebani harapan rakyat untuk melakukan kebaikan dalam semua aspek. Pimpinan harus sempurna dalam kejujuran dan integritas karena untuk itulah ia menjadi berbeda dan dipandang cakap untuk menjadi panglima.
Lalu, bagaimana menyikapi pejabat yang korupsi? Tergantung posisi kita, tentu saja. Mendoakan, mendorong proses hukum, membela, mencerca, menghakimi, adalah beberapa di antara banyak pilihan yang bisa ditentukan secara sadar dan bermartabat. Bagi saya, tentu lebih baik jika kita menjadikannya sebagai bahan refleksi bagi diri sendiri. Satu hal yang pasti, menjaga jarak kritis dengan kekuasaan amat penting.
