Ia menyebutkan, Ketua Transformasi Digital Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, menargetkan seluruh data nasional telah siap dan terintegrasi penuh pada Oktober 2026.
“Kita perlu belajar dari daerah yang telah lebih dulu berhasil menerapkan sistem pendataan digital, seperti Kabupaten Banyuwangi yang sudah mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI), agar implementasi di Ambon berjalan lebih efektif,” jelasnya.
Data Terpadu untuk Cegah Salah Sasaran
Wali Kota Ambon juga mengakui bahwa penerapan sistem pendataan digital berpotensi mengubah jumlah penerima bantuan sosial. Namun, menurutnya, perubahan tersebut merupakan dampak positif karena berbasis pada data yang lebih faktual dan transparan.
“Sistem baru ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang berhak. Kita ingin menghindari penyalahgunaan maupun kesalahan target seperti yang mungkin terjadi sebelumnya,” ucap Wattimena.
Ia turut menyoroti persoalan ego sektoral antarinstansi yang selama ini menghambat sinkronisasi data sosial ekonomi. Dengan sistem terpadu, setiap pihak memiliki kesempatan untuk melakukan verifikasi dan koreksi terhadap data yang tidak akurat.
“Sekarang saatnya kita bersatu dalam satu sistem data yang terpadu, sehingga kebijakan yang diambil akan lebih akurat dan benar-benar menguntungkan masyarakat,” pungkasnya.
