“Jumlah 400 KK lebih yang diklaim pemerintah, tidak sesuai dengan fakta di lapangan alias klaim sepihak dan tidak berdasar,” tukasnya.
“Jumlah tersebut sudah dibantah oleh warga tiga dusun pada saat konsultasi publik. Warga yang menolak titik lokasi dipakai untuk pembangunan Ambon New Port yakni kurang lebih 300an yang menolak,” imbuhnya.
Lebih jauh, Tuakia menyebutkan lokasi pelabuhan di Negeri Waai adalah lokasi rawan bencana. Pembangunan juga akan menggusur lahan subur. Terdapat pula pelanggaran administrasi berupa tidak ada studi kelayakan, AMDAL, IPL dan lain-lain, menyalahi RTRW sebelum direvisi.
“Sebab itu, kita harus memastikan pembangunan berkelanjutan terlaksana. Pembangunan berkelanjutan tidak bisa dibenarkan jika berdampak buruk pada warga di sekitarnya,” ungkap Tuakia.
Ditambahkan, pembangunan Ambon New Port di titik lokasi tiga dusun bersifat destruktif. Pasalnya pembangunan mengesampingkan kepentingan lingkungan, minim keterlibatan masyarakat dan kerap melanggar HAM.
Atas dasar itulah, warga berharap Presiden Jokowi mau memindahkan proyek pembangunan Ambon New Port ke lokasi lain yang masih kosong dan luas.
“Itu dinilai lebih manusiawi daripada membangun Ambon New Port di Dusun Batu Dua, Ujung Batu, dan Batu Naga di Negeri Waai,” pungkasnya. (red)
