Sengkarut Ambon New Port: Dari Isu Lahan Pribadi, Tanpa Visibility Studi Sampai Pembatalan Tender Kemenhub

oleh -284 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Rencana pemerintah pusat untuk memulai pembangunan Ambon New Port di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon, Provinsi Maluku, nampaknya tak semulus rencana, karena tersangkut beragam masalah.

Meskipun Gubernur, Murad Ismail dengan jumawa telah menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), dalam kunjungan di Ambon, Jumat pekan lalu, bahwa pembebasan lahan untuk keperluan proyek senilai Rp5 triliun ini telah siap, namun hal ini bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

Buktinya masih adanya polemik di masyarakat, terkait pembebasan lahan yang berujung pada penolakan masyarakat atas program strategis nasional itu.

Terkait persoalan lahan, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Maluku, Ferry Soukota kepada wartawan, Sabtu (09/10/2021) kemarin, mengungkapkan sampai saat ini harga tanah bagi 471 Kepala Keluarga (KK) terdampak pembangunan ini belum juga ditentukan, karena penentuan dilakukan melalui Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP.

Dimana sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah, terbagi dalam empat tahapan, mulai dari perencanaan yaitu instansi yang membutuhkan tanah membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, persiapan pembebasan lahan sebagaimana yang saat ini telah dicapai Tim Persiapan Pembebasan Lahan untuk pembangunan Ambon New Port, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan penyerahan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Menyangkut harga tanah ini ada di tahapan pelaksanaan. Tahapan ini berdasarkan hasil kerja dari Satgas A yang bertugas lakukan pengukuran keliling luasan termohon dalam artian 200 hektar juga terhadap bidang-bidang tanah pemilik selaku subjek hak yang kemudian dituangkan dalam dokumen nominatif dalam rangka untuk dasar KJPP melakukan kajian. Sedangkan Satgas B melakukan pengumpulan data yuridis dari subjek maupun objek,” tuturnya.

Setelah data nominatif ditetapkan dengan berita acara maka diserahkan kepada instansi yang membutuhkan tanah selanjutnya dengan pemerintah untuk melakukan lelang KJPP. Setelah memperoleh KJPP yang menang dalam lelang baru dilakukan penetapan terhadap KJPP melakukan tugas dalam rangka penilaian terhadap harga tanah.

Nanti setelah hasil diekspose KJPP baru diketahui berapa nilai tanah per bidang sesuai data nominatif.

“Ini karena kita belum ada pada tahapan pelaksanaan, maka menyangkut dengan apraisal atau KJPP (harga tanah perbidang) itu belum ada, nanti setelah kita ada pada tahap pelaksanaan baru diketahui berapa besar nilai tanah yang ada pada objek Ambon New Port,” kata dia.

Baca Juga  Diduga Memukul Jurnalis, AG Diadukan Ke Polisi

Namun jika harga tanah telah ditentukan, barulah dilakukan musyawarah untuk pembayaran. Terkhusus bagi masyarakat yang tidak setuju, bisa mengajukan ke pengadilan.

Seluruh tahapan dimaksud, ungkap Soukuta tidak bisa selesai dalam kurung waktu satu atau dua bulan sesuai target pembangunan, yang akan dimulai akhir Desember 2021 atau awal Januari 2022

“Jika kita mengikuti tahapan pengadaan tanah membutuhkan kurang lebih 1 tahun. Untuk pelaksanaan underground yang direncanakan pempus awal Desember 2021 atau Januari 2022, tapi diingat pengadaan tanah sudah di clear atau belum, harus dituntaskan terlebih dahulu,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Persiapan Pembebasan Lahan, M. Saleh Thio mengungkapkan, sesuai hasil pendataan awal pada Tahap Persiapan Pembebasan Lahan, tercatat ada 471 KK yang terdampak dari rencana pembangunan Ambon New Port pada lahan seluas 200 hektar di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon.

Pendataan awal ini dilakukan sejak 7 Agustus hingga 7 Oktober setelah sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan pada 22 Juli dan dibuktikan dengan penandatanganan berita acara oleh masyarakat yang menyatakan bersedia Ambon New Port dibangun di Waai.

Dari 471 KK itu, 23 diantaranya miliki sertifikat kepemilikan tanah, 16 KK tanah dati, sedangkan sisanya belum miliki sertifikat termasuk ada yang hanya berupa akta atau kwitansi jual beli.

Namun, kata asisten I setda Maluku ini, jumlah tersebut masih belum final atau masih bersifat sementara. Nantinya data warga terdampak ini akan diverifikasi ulang melalui tahap konsultasi publik yang direncanakan dilakukan pekan depan oleh Tim Persiapan Pembebasan Lahan.

“Konsultasi publik ini pekan depan, nanti akan kita umumkan hasil pendataan awal ini, nanti masyarakat akan lihat, mana yang sudah tercatat, mana yang belum terdata atau apa yang masih kurang, dan kita minta mereka tunjukan hak-hak terkait kepemilikan,” ucapnya.

Setelah konsultasi publik barulah dilaporkan ke Gubernur dan Menteri Perhubungan RI tentang hasil kerja Tim ini. Setelah diteliti oleh Menhub, akan dikembalikan lagi ke Gubernur untuk penetapan lokasi atau penlok.

Baca Juga  Polres Malteng Tuntaskan Kasus Togel

“Setelah penlok selesai kita akan serahkan penlok itu untuk ditindaklanjuti pembangunannya. Jadi kerjaan Tim Persiapan Pembebasan lahan hanya sampai disini saja. Yang terkait penyerahan nanti masuk di tahap pelaksanaan yang pekerjaannya itu ada dilakukan oleh Menteri ATR/BPN,” imbuh pria yang menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Maluku ini.

Sengkarut persoalan lahan juga memunculkan isu baru yang menyebut, lahan yang akan dibebaskan itu sebagian adalah milik pribadi Murad Ismail.

Isu panas ini ditiup oleh Kader senior PDI-Perjuangan Maluku Yusuf Leatemia sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya.

“Yang terjadi di Waai itu, kan salah satu masyarakat di sana itu kader PDI-Perjuangan. Masakan kader PDI-Perjuangan ribut kaya gitu tidak ada respon. Harusnya dia panggil dan bicara. Insting politiknya harus jalan. Jangan bikin gap di tengah-tengah masyarakat. Pemimpin seperti ini bagaimana mau membesarkan partai. Setahu saya PDIP di zaman John Mailoa, Karel Ralahalu lalu Edwin Huwae kemenangan di Waai itu diatas 60 persen. Nah, saya sangat yakin, ketika Murad selaku ketua DPD bahkan adanya program pempus menyangkut dengan pembangunan proyek New Port, ada info, katanya tanah-tanah itu sudah dibeli, sebagian juga dia punya. Ditakutkan jangan sampai sengaja, atau mau rampok karena kan di dalamnya juga diduga ada Murad punya tanah. Ini bahaya. Sengaja untungkan diri sandiri,” tukas Leatemia.

Selain persoalan lahan, konon salah satu faktor yang juga menjadi perhatian pemerintah pusat adalah belum tersedianya visibility study proyek dimaksud.

Salah seorang petinggi Kemenko Maritim dan Investasi, Sabtu pekan lalu kepada porostimur.com mengaku, sejauh ini proyek tersebut belum memiliki visibility study, terutama terkait kerentanan lokasi terhadap faktor alam seperti gempa bumi, tsunami maupun kelayakan sebagai pelabuhan dalam jangka waktu lama.

“Pak LBP maunya pelabuhan ini nanti berfungsi dalam jangka panjang sampai 100 tahun kedepan, jadi harus disiapkan betul. Jangan cuma pikir proyek aja,” tukasnya.

Kemenhub Batalkan Tender

Kabar tak sedap mengenai proyek strategis nasional itu kian membuat publik tercengang dengan beredarnya dokumen pengumuman pemabatalan tender dari Kementrian  Perhubungan Sekretariat Jenderal  bernomor: PM.03/MK-NEW AMBON/BLPPBMN/X/2021.

Baca Juga  Slank Ungkap Cerita di Balik Lagu-lagunya

Dokumen pembatalan  tender untuk mega proyek Ambon New Port ini beredar disejumlah medsos dan diterima Redaksi Kabar Timur, Senin, tadi malam.

Dalam surat tersebut diuraikan, sehubungan dengan surat dari Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Selaku Kepala UKPBJ Kementrian Perhubungan tertanggal 06 Oktober 2021, prihal penetapan pemenang.

Pada item tersebut disebutkan,  bahwa  berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon, tanggal 15 Maret 2021, prihal  tanggapan konfirmasi proses tender jasa konsultasi manajemen konstruksi pembangunan Pelabuhan New Ambon.

Selanjutnya disebutkan, bahwa substansi dari surat tersebut tidak mengikat pada pekerjaan jasa konsultan manajemen konstruksi pembangunan pelabuhan New Ambon tidak dapat diproses lanjut/tidak dapat dilaksanakan.

Pasalnya, tidak ada ketersedian pagu anggaran dan berita acara pembatalan tender nomor: BA.08/MK-NEW AMBON/BLPPBMN/X/2021, tertanggal 08 Oktober 2021, kelompok kerja pemelihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan satuan kerjaSekretarian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada biro layanan pengadaan.

Paket yang dibatalkan tersebut yakni:  Jasa Konsultasi Manajemen  Konstruksi Pembangunan Pelabuhan New Ambon  (Seleksi Tidak Mengikat).  Kode tender: 80370114 dengan pagu anggaran Rp 22.293.333.460.00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah, dan HPS proyek Rp 18.880.445.650.00. Tahun anggaran proyek tersebut MYC 2021-2024, tulis dokumen itu.

Di akhir dokumen  tersebut dituliskan,  bahwa tender/seleksi dinyatakan batal karena tidak teralokasinya anggaran.  Demikian, Jakarta 08 Oktober 2021, tertanda Kelompok Kerja Pemilihan.

Kebenaran dokumen yang beredar tentang pembatalan tender mega proyek Ambon new port ini belum dapat dikonfirmasi. Dirjen Kementrian Perhubungan yang dikonfirmasi terkait  validnya dokumen pembatalan tender proyek Ambon New Port,  tidak merespon.

Informasi lain, menyebutkan pembatalan mega proyek ini, setelah kunjungan  Menteri Luhut Binsar Panjaitan (LBP), ke Ambon, pekan lalu. “Setelah berkunjung, Pak LBP di Ambon.  Sepertinya beliau LBP mendapat masukan bahwa lokasi pembangunan Ambon New Port itu tidak layak,” ungkap salah satu sumber kepada Kabar Timur.

Menurutnya,  LBP tiba di Ambon, pagi, pada 08 Oktober 2021. “Pagi tiba di Ambon, malamnya sudah info bahwa proyek Ambon New Port dibatalkan. Mungkin saja,  ada korelasinya dengan kunjungan LBP ke Ambon,” pungkas sumber itu. (tim)

No More Posts Available.

No more pages to load.