Bito Temmar: Gagal Tender Magaproyek Ambon New Port Karena Kebodohan dan Keangkuhan

oleh -1.359 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Politisi senior Maluku, Bito Silvester Temmar menyebut kagagagalan tender megaproyek Ambon New Port harus diakui sebagai sengkarut akibat kebodohan di satu pihak dan keangkuhan pada pihak lainnya.

Menurutnya, satu megaproyek seperti Ambon New Port dengan nilai proyek sebesar Rp5 trilyun rupiah memerlukan pertimbangan-pertimbangan manajerial yang matang. Tentu saja prasyarat dasarnya adalah studi kelayakan yang komprehensif-bukan berdasarkan kalkulasi common sense.

“Jadi, ketiadaan studi kelayakan sesungguhnya cermin dari apa yang saya sebut sebagai kebodohan itu. Pembatalan tender megaproyek ini sebenarnya ekspresi kemarahan dan olok-olokan pemerintah pusat kepada para penentu kebijakan di daerah kita,” ujar Bito Temmar kepada porostimur.com, Rabu (13/10/2021).

“Pertanyaannya, apakah pemda kita bodoh? Tentu saja tidak. Ini persoalan yang sudah berulangkali saya kritik. Kebijakan penataan birokrasi pemprov dan pemkab/pemkot di Maluku itu cenderung patrimonial, di situ sumber masalahnya,” imbuhnya.

Mantan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang KKT) dua periode ini mengatakan, para birokrat di Maluku kebanyakan cerdas dan terampil dalam bidang keahliannya. Tetapi para penentu kebijakan lebih menyukai perkoncoan dan atau pendekatan spoil dalam proses rekrutmen, promosi, dan demosi birokrat.

Baca Juga  Kapan Pandemi COVID-19 di Indonesia Berakhir? Ini Prediksi Terbarunya

“Intinya adalah menata birokrasi agar setia kepada kepala daerah dan kepentingannya,” tukasnya.

Temmar bilang, situasi birokrasi semacam inilah yang meminjam kosakata Coralie Bryant, disebut birokrasi yang penuh tanda “keterbelakangan administratif”.

Bito menuturkan, memang di birokrasi provinsi Maluku misalnya, banyak sekali doktor dan magister, tapi tidak serta merta memiliki kapasitas manajerial untuk bekerja sebagai birokrat profesional.

Sudah begitu, atmosfir kerja juga buruk. Mereka hanya dijajejali dengan kepentingan kepala daerah dan bukan kepentingan objektif pemerintahan.

“Jadi kalau kemudian tidak ada studi kelayakan dari megaproyek Ambon New Port, tentu kesalahannya tidak bisa dicari pada level birokrasi, tetapi pada level penentu kebijakan,” ujarnya.

Baca Juga  Reaktif Raid Test, 5 Warga Morotai Dirujuk ke Chasan Boesoirie Ternate

Soal kedua menurutnya yang menjadi sengkarut dalam megaproyek Ambon New Port adalah keangkuhan.

Menurut Bito, ekspresi keangkuhan karena kebodohan di Maluku ini sudah tergolong akut berat.

Bito menjelaskan, hanya dengan akal sehat saja siapa pun bisa menarik kesimpulan bahwa pulau Ambon sudah overloading beban. Sedemikian beratnya beban pulau ini nyaris tak ada lagi cela untuk mengalami recovery secara alami.

“Karena itu, keputusan untuk membangun lagi Ambon New Port di pulau ini, saya kira dari aspek etika lingkungan dan moral generasi, patut dicela habis-habisan,” tukas Bito.

“Bukankah megaproyek ini kelak menimbulkan destruksi ekologis dan sosial yang luar biasa berat dalam jangka panjang bagi pulau Ambon dan generasi yang akan datang?,” sambungnya dengan nada tanya.

Baca Juga  Kejati Sulut Sumbang APD untuk Puskesmas di Kota Manado

Bito yang pernah malang-melintang di dunia akademis ini pun mengaku heran dengan pola pikir birokrat di Maluku dalam mendesain prioritas pembangunan, terutama dalam hal megaproyek Ambon New Port.

Menurut dia, kalau wilayah tenggara Maluku powerless dan karena itu diabaikan, paling tidak Pulau Seram mesti dijadikan lokus megaproyek ini.

Pesisir selatan Seram yang secara eufimistik dengan mudah disebut sebagai “pulau ibu”, katanya amat sangat layak diproyeksikan sebagai lokasi megaproyek ini.

“Oleh karena itu, pembatalan tender saya lihat sebagai blessing bagi para penentu kebijakan untuk memperbaiki kesalahan akibat kebodohan dan keangkuhan yang saya kemukakan,” pungkasnya. (tim)

No More Posts Available.

No more pages to load.