Yance juga menegaskan” aset-aset Daerah Provinsi ini harus jelas yang disampaikan ” kepala Biro Hukum Kota Ambon , bukan hanya memberi tugas untuk Aspresiasi Gubernur Maluku. Komisi I DPRD Maluku juga berharap” supaya aset daerah harus punya status hukum yang jelas. (liehu)
Wenno: Perluasan Lahan RSUD & Ganti Rugi Sebesar 49,9 Milyard Sudah Tuntas
