Astagfirullah. Dokumen KUA PPAS Kabupaten Kepulauan Sula Copy Paste?

oleh -100 views
Link Banner

[carousel_slide id=’11594′]

@porostimur.com | Sanana: Dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan, Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun 2019 diduga copy paste dari data milik pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Masalah ini mencuat dan menjadi dasar Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepulauan Sula menolak dokumen KUA-PPAS yang dimasukan oleh tim anggaran Pemda Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara.

Penolakan tersebut, menurut Anggota Baggar Ilyas Yainahu, dikarenakan Banggar menemukan rujukan dokumen yang sama Persia, yakni dokumen KUA PPAS milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

Link Banner

“Kita pastikan ini copy paste dari daerah lain. Kalau dokumennya dibuat sendiri kemungkinan ada kesalahan pada titik koma, tapi ini kesalahan nama Kabupaten yang bukan Kepulauan Sula tapi Kabupaten Pekalongan,” kata Ilyas Yainahu kepada awak media, Jum’at (2/8).

Baca Juga  Peringati HUT ke 29, SMAN 1 Seram Barat Undang 29 Angkatan Alumni

Dikatakan Ilyas, ketika banggar melakukan pembahasan hari pertama KUA-PPAS APBD Perubahan 2019, pada Kamis (1/8/2019), Banggar menemukan kejanggalan dalam penulisan nama Kabupaten, dimana pada dokumen tersebut tertulis Kabupaten Pekalongan dan bukan Kabupaten Kepulauan Sula.

“Banggar DPRD mencurigai jangan sampai yang banggar bahas ini dokumen Kabupaten Pekalongan, bukan Kabupaten Kepulauan Sula sehingga banggar bersepakat mengembalikan ke Tim Anggaran Pemda Kepsul untuk diperbaiki” Jelas Ketua Komisi II DPRD Kepsul ini.

Ketua Badan Anggaran DPRD Julfi Umasangajii mengatakan, tim Badan Anggaran yang di dalannya ada Sekda, Kaban Bappeda dan Kadis Keuangan kembali menyerahkan Dokumen KUA-PPAS itu pada Jum’at (2/8) sore tadi.

Menurit Politisi Demokrat ini, dasar pengajuan KUA PPAS APBD Perubahan adalah dana hibah kurang lebih Rp 11 Milyar dari Kabupaten induk Kepulauan Sula ke Kabupaten Pulau Taliabu.

Baca Juga  JK: Indonesia Mesti Kontribusi di Sains, Jangan Apa-apa Minta dari China

“Pembahasan berlangsung kami menemukan ada postur anggaran di SKPD lain turut bergeser, makanya Banggar DPRD bersepakat untuk memanggil semua SKPD untuk dimintai keterangan terkait bagaimana anggaran ini bergeser. Karena penyerapan anggaran sampai pada Bulan Juni 2019 kecil prosentasinya”, tutur Julfi.

Peristiwa copy paste ini mengingatakan kejadian yang hampir sama terjadi pada pembahasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015-2017.

Dokumen RJPMD Provinsi Maluku Utara tahun 2015-2017 ditolak oleh DPRD Provinsi karena diduga menjiplak atau mengcopy paste dokumen RJPMD pemerintqh Provinsi Jawa Barat.

Ketika itu, Safruddin Sapsuha, Kepala Bappeda Kabupaten Sula masih menjabat sebagai salah satu kepala bidang di Bappeda Provinsi Maluku Utara dan terlihat dalam penyusunan dokumen tersebut. (red)